Oleh : Rimbo Bugis
AMERIKA SERIKAT, BABETO.ID – Sejarah politik Amerika Serikat pernah mencatat sebuah peristiwa yang menjadi pelajaran penting bagi setiap pemimpin negara. Pada 1973–1974, Amerika diguncang dua persoalan politik besar yang melibatkan Wakil Presiden Spiro Agnew dan Presiden Richard Nixon.
Spiro Agnew, yang saat itu menjabat Wakil Presiden, mengundurkan diri pada 10 Oktober 1973 setelah terseret kasus suap dan penggelapan pajak. Pengunduran dirinya menjadi pukulan serius bagi pemerintahan Nixon.
Belum selesai persoalan tersebut, Presiden Richard Nixon justru menghadapi badai politik yang jauh lebih besar melalui skandal Watergate.
Kasus penyadapan dan upaya menutupi keterlibatan pihak-pihak dalam skandal tersebut mengguncang kepercayaan publik terhadap Gedung Putih.
Tekanan politik semakin kuat. Nixon akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya pada 8 Agustus 1974 dan resmi meninggalkan jabatan presiden pada 9 Agustus 1974. Ia memilih mundur sebelum proses pemakzulan di Senat mencapai keputusan akhir.
Peristiwa ini memberikan pesan penting bahwa kekuasaan tidak pernah berada di atas hukum. Jabatan presiden sekalipun tidak menjamin seseorang terbebas dari pertanggungjawaban politik dan hukum.
Ada pelajaran lain yang patut direnungkan. Ketika lingkaran kekuasaan mulai terseret persoalan serius, kepercayaan publik dapat runtuh.
Pemerintahan bukan hanya dinilai dari janji dan keberhasilan program, tetapi juga dari integritas, transparansi, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
Namun, sejarah ini juga perlu dipahami secara tepat. Spiro Agnew tidak dimakzulkan secara resmi, melainkan mengundurkan diri.
Sementara Nixon juga tidak diberhentikan melalui pemakzulan, tetapi memilih mengundurkan diri ketika ancaman pemakzulan semakin nyata.
Pada akhirnya, sejarah Nixon mengajarkan bahwa kekuasaan bisa bertahan selama kepercayaan publik masih ada. Ketika kepercayaan itu hilang dan persoalan hukum semakin membesar, jabatan tertinggi sekalipun tidak mampu menjadi benteng perlindungan.
Demokrasi membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat dalam kekuasaan, tetapi juga berani tunduk pada hukum. Sebab, tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi dan tidak ada kekuasaan yang boleh kebal dari pertanggungjawaban.***
Komentar