JAKARTA, BABETO.ID – Saya cukup lama tinggal di Jakarta. Salah satu wilayah yang paling sering saya datangi adalah Matraman. Kawasan ini berada di antara Senen, Menteng, dan Manggarai.
Bagi saya, Matraman bukan sekadar nama sebuah kecamatan, tetapi juga tempat berdiskusi, berkonsolidasi, hingga memobilisasi massa untuk berbagai aksi demonstrasi, karna dekat dengan tempat tinggal saya di Jalan Menteng Raya 62, Muhammadiyah waktu itu.
Dari pengalaman tersebut, saya melihat bahwa Matraman adalah kawasan yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya.
Namun, di balik keberagamannya, masih ada sebagian masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kawasan padat penduduk, pekerjaan yang tidak menentu, dan tingginya angka kemiskinan menjadi persoalan yang nyata.
Kemiskinan sering kali membuat masyarakat berada dalam posisi yang rentan. Bukan rahasia lagi, sebagian anak muda dengan mudah dimobilisasi untuk mengikuti aksi demonstrasi hanya dengan imbalan uang transportasi, uang saku, atau sekadar nasi bungkus.
Mereka tidak selalu memahami substansi perjuangan yang dibawa, melainkan lebih karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui Strain Theory yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Menurut Merton, ketika seseorang memiliki harapan untuk hidup lebih baik tetapi kesempatan ekonomi dan sosial sangat terbatas, tekanan tersebut dapat mendorong sebagian orang memilih jalan yang menyimpang, termasuk tindak kekerasan atau kriminalitas.
Pandangan lain datang dari Johan Galtung melalui konsep Kekerasan Struktural (Structural Violence). Galtung menjelaskan bahwa kemiskinan yang berlangsung terus-menerus merupakan bentuk kekerasan yang lahir dari struktur sosial yang tidak adil.
Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, maka benih-benih konflik akan semakin mudah tumbuh.
Sementara itu, ekonom peraih Nobel Amartya Sen menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan, tetapi juga hilangnya kemampuan seseorang untuk hidup secara bermartabat.
Ketika kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan masa depan yang layak tertutup, masyarakat menjadi lebih mudah dipengaruhi, dimanfaatkan, bahkan diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.
Hal yang sama juga dijelaskan oleh Paul Collier. Menurutnya, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi merupakan faktor yang dapat meningkatkan risiko konflik sosial karena masyarakat yang hidup dalam keterbatasan lebih mudah direkrut atau dimobilisasi untuk melakukan tindakan kekerasan.
Ada sebuah analogi yang menarik untuk menggambarkan situasi tersebut, yaitu perilaku ikan lele di dalam kolam. Ketika kebutuhan pakannya terpenuhi, ikan-ikan itu hidup berdampingan.
Namun ketika pakan tidak tersedia dalam waktu yang lama, sebagian akan saling menyerang bahkan memangsa sesamanya demi mempertahankan hidup. Memang manusia berbeda dengan hewan karena memiliki akal, moral, dan hukum.
Namun analogi ini menunjukkan bahwa ketika tekanan ekonomi semakin berat dan kebutuhan hidup tidak terpenuhi, potensi lahirnya konflik dan kriminalitas juga meningkat apabila tidak ada perlindungan sosial dan penegakan hukum yang kuat.
Dalam konteks peristiwa bentrokan di Matraman, apabila benar terdapat dugaan pengeroyokan yang kemudian disusul dengan pengambilan atau penjarahan barang milik korban asal Ambon oleh oknum tertentu, maka tindakan tersebut merupakan perbuatan pidana yang harus diproses sesuai hukum.
Peristiwa itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menghakimi seluruh warga Matraman ataupun kelompok etnis tertentu. Tanggung jawab pidana tetap melekat pada pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut.
Peristiwa seperti ini menjadi pengingat bahwa kekerasan sering kali tidak lahir dari kebencian semata. Di baliknya terdapat persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, lemahnya pendidikan, hingga hilangnya harapan hidup yang layak.
Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai kebijakan yang mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat perlindungan sosial.
Selama akar persoalan tersebut belum diselesaikan, maka kekerasan akan terus berulang dengan wajah yang berbeda.
Sebab, masyarakat yang lapar, miskin, dan kehilangan harapan akan selalu menjadi kelompok yang paling mudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik, konflik, maupun tindakan kriminal.***
Oleh : Rimbo Bugis (Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku)
Komentar