AMBON, BABETO.ID – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman El Nino dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan di wilayah kepulauan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan dampak kekeringan akibat El Nino dan kabut asap dari karhutla perlu diantisipasi sejak dini untuk mencegah kelangkaan bahan pangan dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, El Nino berpotensi mengurangi ketersediaan air dan menekan produktivitas pertanian, termasuk komoditas pangan pokok, cabai, sayuran, serta pakan ternak.
Sementara itu, karhutla dapat merusak lahan pertanian dan menghambat transportasi laut maupun udara yang menjadi jalur utama distribusi pangan antarpulau di Maluku.
Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama.
“Keterlambatan pasokan akibat cuaca maupun gangguan transportasi dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat cadangan pangan daerah, menjaga kelancaran distribusi antarpulau, serta mengendalikan harga bahan pokok.
Penguatan cadangan pangan dilakukan dengan memastikan ketersediaan beras dan komoditas pokok lainnya, termasuk kesiapan penyaluran ke wilayah yang membutuhkan.
Pemerintah provinsi juga memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog, penyedia jasa transportasi, dan instansi terkait guna mengantisipasi hambatan pengiriman.
Selain itu, pemantauan harga komoditas strategis terus dilakukan. Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan.
Pemprov Maluku turut mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.
Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), BMKG, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan juga diperlukan untuk memantau titik panas (hotspot), kualitas udara, serta dampak karhutla terhadap aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, khususnya komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga signifikan dan kelangkaan akibat musim panas berkepanjangan.
Inawati menjelaskan, berkurangnya pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, mendorong pemerintah mendatangkan komoditas tersebut dari luar daerah.
Jadi, saat ini kami sedang berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku untuk memfasilitasi distribusi pangan, terutama komoditas cabai.
“Pasokan cabai lokal semakin berkurang di daerah sentra seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, sehingga komoditas ini akan didatangkan dari luar daerah,” jelasnya.
Inawati mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla.
Melalui berbagai langkah antisipatif tersebut, Pemprov Maluku berharap ketahanan pangan daerah tetap terjaga, distribusi bahan pokok berjalan lancar, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi di tengah ancaman perubahan iklim.***
Komentar