Oleh : Wandri Makassar (DPD KNPI Maluku)
AMBON, BABETO.ID – Perbincangan mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kembali mengemuka. Di tengah berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik, muncul pula sorotan terhadap usia Bupati SBB yang dinilai sudah lanjut.
Namun, menjadikan usia sebagai satu-satunya alasan untuk menilai seorang kepala daerah tentu tidak cukup. Sebab, ukuran utama seorang pemimpin bukan hanya muda atau tua, melainkan kemampuan menjalankan pemerintahan secara efektif dan menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Wandri Makasar menilai persoalan tersebut harus dilihat secara lebih objektif. Jika masyarakat mulai mempertanyakan lambannya pembangunan, pelayanan publik yang belum maksimal, pemerataan infrastruktur dan pengelolaan potensi daerah, maka pertanyaan terhadap efektivitas kepemimpinan menjadi sesuatu yang wajar.
Usia memang dapat menjadi bagian dari pembahasan publik, tetapi bukan berarti usia otomatis menentukan kemampuan seseorang. Banyak pemimpin berusia lanjut yang masih mampu bekerja secara produktif, mengambil keputusan strategis dan menjalankan pemerintahan dengan baik.
Karena itu, persoalan sebenarnya adalah apakah Bupati SBB masih mampu mengendalikan roda pemerintahan secara maksimal.
Apakah program pembangunan berjalan sesuai target? Apakah pelayanan publik semakin cepat dan mudah? Apakah masyarakat di wilayah pelosok memperoleh perhatian yang sama? Apakah infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat terus dibenahi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan usia seorang bupati.
Kepemimpinan Harus Terlihat dari Hasil
Seorang kepala daerah tidak cukup hanya hadir dalam agenda pemerintahan. Kepemimpinan harus terlihat dari kemampuan menggerakkan birokrasi, mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan dan memastikan program pembangunan berjalan.
SBB memiliki tantangan geografis yang tidak sederhana. Wilayah yang luas dan kondisi masyarakat yang beragam membutuhkan kepemimpinan yang aktif, responsif dan mampu bergerak cepat.
Jika ada program yang terhambat, pelayanan yang lambat atau pembangunan yang belum merata, maka pemerintah harus mampu menjelaskan penyebabnya sekaligus menghadirkan solusi.
Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menunggu tanpa kepastian.
Jangan Salahkan Usia, Ukur Kinerjanya
Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar. Tetapi kritik juga harus ditempatkan secara proporsional.
Mengatakan seorang bupati sudah tua tidak otomatis membuktikan bahwa ia tidak mampu memimpin. Begitu pula sebaliknya, usia muda tidak otomatis menjamin seorang kepala daerah mampu bekerja dengan baik.
Yang harus menjadi ukuran adalah kinerja.
Jika anggaran terserap dengan baik tetapi pembangunan tidak memberikan dampak maksimal, perlu ditanyakan efektivitas programnya. Jika banyak program direncanakan tetapi pelaksanaannya lambat, perlu dilihat persoalan birokrasi dan pengawasannya.
Begitu pula jika pelayanan publik masih dikeluhkan masyarakat, pemerintah harus membuka ruang evaluasi dan memperbaikinya.
Masyarakat Berhak Menilai
Masyarakat SBB memiliki hak untuk memberikan penilaian terhadap pemerintah daerah. Penilaian tersebut sebaiknya tidak didasarkan pada sentimen politik maupun persoalan pribadi, tetapi pada fakta dan capaian pemerintahan.
Pemerintah dapat membuka data mengenai pembangunan, realisasi anggaran, program prioritas, capaian pelayanan publik serta target yang belum tercapai.
Dengan begitu, masyarakat dapat melihat sendiri apakah pemerintahan berjalan maksimal atau masih terdapat banyak pekerjaan yang harus dibenahi.
Pada akhirnya, rakyat tidak terlalu membutuhkan perdebatan mengenai siapa yang lebih muda atau siapa yang lebih tua.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang baik, pelayanan yang cepat, fasilitas publik yang memadai, ekonomi yang bergerak dan pembangunan yang merata.
Jika kepemimpinan mampu menghadirkan semua itu, usia bukan persoalan.
Namun, jika berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan terus muncul tanpa penyelesaian yang jelas, maka evaluasi terhadap kepemimpinan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
SBB membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja, birokrasi yang profesional dan pemerintahan yang benar-benar hadir untuk masyarakat.
Maka, pertanyaan terbesar bukan lagi soal apakah Bupati SBB sudah tua atau masih muda.
Pertanyaannya sederhana: apakah kepemimpinannya masih mampu memberikan hasil maksimal bagi rakyat Seram Bagian Barat?.***
Komentar