AMBON, BABETO.ID – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari capaian angka makro ekonomi. Menurutnya, pembangunan harus mampu memberikan manfaat yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, Rabu (19/8/2026).
Hendrik menyampaikan, salah satu program yang mulai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 254.872 penerima manfaat di 11 kabupaten/kota melalui 125 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di bidang perumahan, pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jumlah bantuan meningkat dari 81 unit pada 2025 menjadi 6.880 unit pada 2026, dengan anggaran mencapai Rp137,6 miliar dan sasaran manfaat sekitar 34.400 jiwa.
Sementara pada sektor ekonomi kerakyatan, telah terbentuk 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 gerai telah dibangun sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di Kota Tual, Kota Ambon, dan Kabupaten Maluku Tengah. Program tersebut direncanakan berkembang menjadi 14 titik yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Pemerintah juga memberikan perhatian pada sektor kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan Rumah Sakit tipe C di Kabupaten Buru dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar. Selain itu, peningkatan status rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C juga didorong di lima daerah.
Menurut Hendrik, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Maluku mulai diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif. Angka kemiskinan Maluku turun dari 15,25 persen pada September 2025 menjadi 14,91 persen pada Maret 2026.
Penurunan juga terjadi pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 6,11 persen pada November 2025 menjadi 5,75 persen pada Mei 2026.
“Angka-angka ini mungkin terlihat sederhana. Tetapi bagi sebuah keluarga, penurunan kemiskinan berarti sebuah pintu harapan mulai terbuka. Bagi seorang anak muda, turunnya pengangguran berarti ada kesempatan untuk bekerja dan membangun masa depan,” ungkap Hendrik.
Ia menegaskan, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan demikian, pembangunan Maluku tidak hanya tercermin dalam statistik ekonomi, tetapi juga melalui meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi, hunian layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi dan pekerjaan.***
Komentar