AMBON, BABETO.ID – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi daftar usulan yang menguntungkan kepentingan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Tamaela saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Kota Ambon Tahun 2026 bertema Sinkronisasi Pokok-Pokok Pikiran dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Kota Ambon, di Hotel Santika Ambon, Sabtu (14/11/2026).
Tamaela mengatakan, Pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
Karena itu, menurutnya, setiap usulan yang diperjuangkan harus memiliki dasar kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah.
Ia mengakui, salah satu tantangan dalam pelaksanaan Pokir adalah memastikan seluruh aspirasi dapat disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tantangan yang sering kita hadapi di lapangan adalah bagaimana memastikan agar pokok-pokok pikiran DPRD ini selaras dan terintegrasi secara utuh ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik itu RKPD, KUA-PPAS hingga APBD, tanpa menabrak koridor regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Ia menekankan, sinkronisasi Pokir tidak boleh dipandang hanya sebagai urusan administrasi. Lebih dari itu, proses tersebut harus memastikan program pembangunan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Publik pun tentu menantikan agar penegasan tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan dalam forum resmi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Ambon.
Tamaela juga mengingatkan pentingnya pemahaman anggota DPRD terhadap mekanisme penginputan dan penyaluran Pokir melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, aspek pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku diharapkan dapat memperkuat pemahaman anggota DPRD mengenai standar pemeriksaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dengan memahami rambu-rambu hukum dan standar akuntabilitas sejak tahap perencanaan, kita dapat memitigasi potensi temuan atau permasalahan hukum di kemudian hari.
“Sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Ambon,” ujarnya.
Bimtek tersebut menghadirkan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Simon Saimima, serta Benny Pandam Nugroho, Pemeriksa Ahli Madya yang mewakili Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.
Kegiatan berlangsung dalam dua sesi, yakni pemaparan materi secara panel dan forum diskusi kelompok (FGD) yang melibatkan anggota DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman antara DPRD dan OPD dalam menyusun serta menyinkronkan Pokir agar lebih terukur dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Pada kesempatan itu, Morits Tamaela secara resmi membuka Bimtek DPRD Kota Ambon Tahun 2026.
Namun, ukuran keberhasilan Pokir bukan terletak pada banyaknya usulan yang disampaikan atau kegiatan Bimtek yang digelar, melainkan pada sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar masuk dalam program pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Ambon. (M)***
Komentar