AMBON, BABETO.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memperjuangkan keterlibatan pengusaha dan masyarakat lokal dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru. Ia menegaskan, masyarakat Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alam daerahnya sendiri.
Komitmen tersebut disampaikan Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Lintas Lembaga terkait penataan dan pengelolaan tambang Gunung Botak di Ruang Palapa, Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut membahas sinergi pemerintah pusat dan daerah menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI ke Maluku pekan depan, sekaligus menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Dalam pertemuan itu, Lewerissa menekankan bahwa penataan kawasan Gunung Botak harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah pusat diminta memberikan kebijakan afirmatif agar BUMD dan pengusaha lokal mendapat ruang dalam pengelolaan tambang.
“Masyarakat Maluku jangan sampai hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Apa pun skema pengelolaan yang nantinya diputuskan oleh negara untuk Gunung Botak, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha lokal wajib dilibatkan secara aktif,” tegas Lewerissa.
Ia juga menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah pusat. Pertama, apabila kemampuan permodalan BUMD belum mencukupi, BUMN yang mendapat mandat mengelola tambang harus membuka kemitraan dengan pengusaha lokal Maluku.
Kedua, mengoptimalkan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung rekomendasi perizinan lingkungan dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, pemerintah pusat perlu menghadirkan skema Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan yang adil dan transparan agar daerah penghasil turut menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
Dalam rapat tersebut, Pangdam XV/Pattimura dan Kapolda Maluku melaporkan bahwa kawasan tambang Gunung Botak telah disterilkan dari aktivitas penambangan tanpa izin. Aparat TNI dan Polri telah melakukan penyisiran, menutup akses masuk, serta mendirikan pos pengamanan untuk mencegah aktivitas pertambangan ilegal kembali beroperasi.
Kedua institusi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap penataan Gunung Botak dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat agar proses penertiban tidak memicu gejolak sosial di Kabupaten Buru.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengingatkan pentingnya memastikan kawasan tambang bersih dari sisa material dan peralatan penambangan ilegal sebagai bagian dari upaya penataan dan pengendalian kawasan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Brian Yuliarto, Wakil Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, Komandan Kodaeral IX Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, Kapolda Maluku Irjen Pol. Suwondo Nainggolan, serta perwakilan Kementerian ESDM, Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI AU, dan PT Antam.
Seluruh hasil pembahasan selanjutnya akan dilaporkan Wakil Menteri Pertahanan kepada Presiden RI sebagai bahan pertimbangan kebijakan menjelang kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke Maluku.
Pemerintah Provinsi Maluku berharap penataan Gunung Botak dapat menghasilkan tata kelola pertambangan yang tertib, aman, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, masyarakat Maluku, khususnya Kabupaten Buru, diharapkan memperoleh kesempatan nyata untuk terlibat dan menikmati manfaat ekonomi dari pengelolaan kekayaan alam di daerah sendiri.***
Komentar