AMBON, BABETO.ID – Kuasa hukum korban dugaan malpraktik klinik kecantikan eR’eL, Mona Lappy, menegaskan proses hukum terhadap dugaan tindakan medis yang dialami kliennya, Inneke Tandiari, masih terus berjalan.
Penegasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Ambon, Senin (9/11/2026). Mona membantah informasi yang menyebutkan laporan pidana telah dihentikan. Ia menjelaskan, laporan di Polda Maluku masih berada pada tahap penyelidikan, bukan penyidikan.
“Ini bukan SP3. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan, yakni proses mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah terdapat peristiwa hukum yang memenuhi unsur dugaan tindak pidana,” jelasnya.
Menurut Mona, penanganan perkara tersebut membutuhkan rekomendasi Majelis Disiplin Profesi (MDP). Saat ini, pihaknya sedang melengkapi kronologi kejadian, surat pernyataan, serta bukti pendukung untuk disampaikan kepada MDP di Jakarta.
Ia menegaskan, proses hukum tidak dihentikan, melainkan masih menunggu kelengkapan administrasi dan rekomendasi dari lembaga berwenang.
“Setelah rekomendasi MDP keluar, kami akan kembali menempuh proses hukum,” ujarnya.
Mona mengungkapkan, dugaan malpraktik bermula ketika korban menjalani perawatan mesoterapi pada bagian pipi di klinik tersebut. Dalam konsultasi, korban disebut turut ditawarkan tindakan pada bagian double chin atau dagu berlipat.
Pihak korban mempersoalkan sejumlah aspek tindakan medis, mulai dari dugaan pelanggaran standar kompetensi, standar pelayanan, prosedur operasional, hingga penggunaan alat medis.
Salah satu yang disoroti adalah lima jarum suntik yang menurut keterangan korban sudah terisi produk dan dalam kondisi terbuka ketika dibawa ke ruang perawatan.
Selain itu, kuasa hukum mempersoalkan dugaan tidak memadainya persetujuan tindakan medis serta penerapan standar perlindungan tenaga medis.
Dalam kesempatan tersebut, Inneke Tandiari mengaku mengalami sejumlah gangguan kesehatan setelah menjalani perawatan.
Ia menyebut mengalami demam hebat, benjolan, luka yang terus meradang, telinga berdenging, hingga penurunan kemampuan pendengaran.
Korban mengaku telah menjalani pemeriksaan oleh sejumlah dokter spesialis di Ambon dan Jakarta. Ia menyatakan memiliki dokumen medis yang menurutnya berkaitan dengan kondisi kesehatannya setelah menjalani tindakan tersebut.
Inneke juga membantah tudingan meminta kompensasi di luar kewajaran kepada pihak klinik. Ia menjelaskan, permintaan Rp15 juta yang pernah disampaikan merupakan penggantian biaya pengobatan selama menjalani pemeriksaan di Jakarta.
“Saya tidak pernah menyebut nominal untuk meminta uang. Yang saya minta hanya satu, yakni mereka bertanggung jawab dan membantu menyembuhkan saya. Rp15 juta itu untuk mengganti biaya saya selama di Jakarta,” tegasnya.
Ia mengaku telah menunggu lebih dari satu tahun agar pihak klinik menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas kondisi kesehatannya.
Sementara itu, terkait perkara perdata, Mona memastikan proses hukum masih berlanjut pada tingkat banding.
Menurutnya, pengajuan banding dilakukan karena terdapat sejumlah pertimbangan hukum dalam putusan sebelumnya yang perlu diuji kembali.
“Tidak tepat jika dikatakan kami kalah atau pihak lain menang secara mutlak. Kami mengajukan banding terhadap putusan karena ada hal-hal yang menurut kami perlu diuji kembali pada tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Kuasa hukum berharap proses hukum dapat memberikan keadilan bagi korban serta mendorong penyelesaian tanggung jawab terhadap kondisi kesehatan yang dialaminya.
Keterangan mengenai dugaan pelanggaran medis dan dampak kesehatan tersebut merupakan pernyataan pihak korban dan kuasa hukumnya.
Klarifikasi dari pihak klinik eR’eL masih diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.***
Komentar