AMBON, BABETO.ID – Polemik pembangunan Pasar Apung Batumerah atau Waterfront City yang belakangan menjadi perhatian publik terus menuai beragam tanggapan. Setelah adanya kritik dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar, terkait aspek perizinan proyek tersebut, dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan disampaikan oleh Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku, Bilal Tuhulele.
Bilal menilai pembangunan Pasar Apung Batumerah harus dilihat secara utuh sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, proyek tersebut memiliki tujuan membuka ruang usaha baru bagi pedagang lokal sehingga patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
“Kita tentu mendukung pengawasan yang dilakukan DPRD sebagai bagian dari fungsi konstitusionalnya. Namun, pengawasan juga harus memberikan ruang bagi pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai polemik yang berkembang justru menghambat upaya pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujar Bilal.
Wakil Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Maluku ini mengatakan, informasi yang diterimanya menunjukkan pihak pengembang telah menyampaikan seluruh dokumen perizinan yang dipersyaratkan kepada instansi terkait. Karena itu, menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul perlu disikapi secara objektif dan melalui mekanisme yang berlaku.
Tuhulele juga menyoroti manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari pembangunan Pasar Apung Batumerah. Dengan kapasitas yang direncanakan mampu menampung ratusan pedagang, proyek tersebut dinilai berpotensi menciptakan pusat ekonomi baru, memperindah kawasan pasar, meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat Kota Ambon.
Menurut Bilal, pembangunan Pasar Apung Batumerah merupakan bagian dari transformasi revitalisasi pasar yang sebelumnya menghadapi berbagai persoalan seperti kawasan yang kurang tertata, kesemrawutan aktivitas perdagangan, kemacetan, hingga persoalan lingkungan di kawasan pesisir.
Dengan konsep yang lebih modern, kawasan tersebut diharapkan dapat berubah menjadi ruang ekonomi yang lebih estetik, nyaman, dan tertata dengan baik. Selain menjadi pusat perdagangan bagi masyarakat, Pasar Apung Batumerah juga memiliki potensi menghadirkan destinasi wisata baru bagi warga Kota Ambon dengan menggabungkan fungsi ekonomi, ruang publik, dan pengembangan kawasan pesisir.
Oleh karena itu, seluruh pihak perlu mengedepankan dialog berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat, bukan membangun persepsi yang dapat menghambat proses pembangunan,” ujarnya.
Bilal menambahkan, sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal pembangunan sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang memperkuat ekonomi masyarakat. Menurutnya, setiap kritik terhadap sebuah proyek pembangunan hendaknya disertai solusi agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan hanya perdebatan mengenai administrasi, tetapi juga keberanian semua pihak untuk menghadirkan ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” tegasnya.
PW Pemuda Muhammadiyah Maluku juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Pasar Apung Batumerah hingga tuntas. Menurut Bilal Tuhulele, pengawalan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan memastikan hadirnya ruang usaha yang memberikan manfaat bagi pelaku UMKM serta masyarakat Kota Ambon secara luas.
Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan dukungan terhadap pembangunan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat, sehingga Pasar Apung Batumerah dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Ambon.***
Komentar