AMBON, BABETO.ID – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan percepatan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam menjadi langkah penting untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memutus rantai kemiskinan di Maluku.
Penegasan itu disampaikan Hendrik saat menghadiri pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku periode 2025–2030 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 di Hotel Santika Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kegiatan bertema “Bersama Rakyat, Berkarya Nyata untuk Maluku Bangkit” tersebut, Umar Ali Lessy resmi dilantik sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku.
Hendrik mengatakan, Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan, seperti kelapa dalam, cengkeh, dan pala di Maluku Tengah, ubi kayu di Buru Selatan, serta sagu di Seram Bagian Timur.
Menurutnya, Maluku tidak boleh terus bergantung pada penjualan bahan mentah. Pengolahan hasil sumber daya alam di daerah harus diperkuat agar memberikan nilai tambah dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Selain hilirisasi, Hendrik juga menyoroti pentingnya pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam mendorong proyek tersebut, termasuk percepatan penyelesaian persoalan ganti rugi lahan.
“Ini kesempatan kita, generasi baru pemimpin di Maluku. Mari kita putus mata rantai kemiskinan. Kita harus mampu mendorong industrialisasi dan hilirisasi terjadi di Provinsi Maluku,” tegasnya.
Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat untuk mempercepat pembangunan serta mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam Maluku.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Wihaji, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Wakil Gubernur Maluku, unsur Forkopimda, Wali Kota Ambon, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik.***
Komentar