oleh

Gubernur Hendrik Lewerissa Gandeng Australia, Perkuat Mitigasi Bencana di Maluku

AMBON, BABETO.ID — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong penguatan kerja sama internasional dengan Pemerintah Australia untuk meningkatkan kapasitas mitigasi bencana dan bantuan kemanusiaan di Provinsi Maluku.

Komitmen tersebut disampaikan Hendrik saat menerima kunjungan Tim Kedutaan Besar Australia bersama Tim Desain Program Kerja Sama Australia–Indonesia di Ruang Rapat Gubernur Maluku, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi dalam manajemen risiko bencana, pengurangan risiko bencana, serta penguatan bantuan kemanusiaan, khususnya menghadapi tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Dalam kesempatan itu, Hendrik mengungkapkan bahwa Maluku masih menghadapi tingkat risiko bencana yang tinggi.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), indeks risiko bencana Maluku meningkat dari 161,50 pada 2024 menjadi 203,94 atau naik 42,44 poin.

“Dari ketiga aspek tersebut, kami sangat membutuhkan bantuan dan dukungan Pemerintah Australia, terutama dalam memperkuat kapasitas daerah. Sebab, aspek ancaman dan kerentanan merupakan hal yang relatif sulit untuk diintervensi,” ungkapnya.

Hendrik menjelaskan, Maluku memiliki karakteristik geografis yang kompleks dengan ancaman gempa bumi, tsunami, gunung api, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Maluku Tahun 2022–2026, terdapat 15 jenis ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah tersebut.

Selain faktor geografis, keterbatasan kapasitas kelembagaan, belum meratanya dokumen perencanaan kebencanaan di kabupaten/kota, serta kemampuan fiskal daerah juga menjadi tantangan dalam penanganan bencana.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maluku turut menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di sejumlah wilayah yang dipengaruhi fenomena El Nino dan aktivitas manusia.

“Maluku mendambakan kerja sama yang efektif antara Pemerintah Australia dan Indonesia, di mana Provinsi Maluku juga menjadi bagian penting di dalamnya. Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya berkomitmen mendukung seluruh bentuk kerja sama ini,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana, Anticipatory Action atau aksi antisipatif, serta Climate Risk Management atau manajemen risiko iklim sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku berharap kapasitas kesiapsiagaan bencana semakin meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dan mempercepat penanganan kemanusiaan di wilayah kepulauan.

Turut hadir dalam pertemuan itu First Secretary Kedutaan Besar Australia, Jacqui Lord, Humanitarian Program Manager DFAT Henry Pirade, Partnership & Design Adviser Tanya McQueen, Disaster Risk Management Expert Avianto Amri, Asisten I Sekretariat Daerah Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Plt. Kepala BPBD Provinsi Maluku, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.***

banner 336x280

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *