MASOHI, BABETO.ID – Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Zulkarnain saat membacakan Nota Pengantar RAPBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Senin (9/11/2026).
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp1.486.712.089.000 atau sekitar Rp1,48 triliun.
Target pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp82,81 miliar, pendapatan transfer Rp1,38 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,25 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.524.959.694.000 atau sekitar Rp1,52 triliun.
Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,23 triliun, belanja modal Rp122,93 miliar, belanja tidak terduga Rp5 miliar, dan belanja transfer Rp164,86 miliar.
Bupati Zulkarnain menekankan, setiap program yang dirancang organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki sasaran yang jelas, berdasarkan skala prioritas, kesiapan pelaksanaan, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebijakan fiskal nasional, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Zulkarnain menegaskan, anggaran daerah tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia mengajak pimpinan dan anggota DPRD Maluku Tengah mengawal pembahasan RAPBD 2027 secara konstruktif dan objektif agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan daerah.
RAPBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi APBD.
Bupati berharap RAPBD tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat pembangunan Maluku Tengah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga ketepatan kebijakan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.***
Komentar