BABETO.ID, TANGERANG SELATAN – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerhati Hukum (DPP APH) menyoroti dugaan anomali pengadaan jasa konsultansi di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan sepanjang 2022–2026. Berdasarkan hasil analisis data pada portal INAPROC LKPP, APH mencatat 123 paket pekerjaan dengan total anggaran mencapai Rp11,73 miliar.
Direktur APH, Rizki, menyebut mayoritas paket pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung (PL). Dari total 123 paket, sebanyak 114 paket atau 92,7 persen menggunakan metode PL, sedangkan sembilan paket lainnya atau 7,3 persen melalui tender atau seleksi. Menurut Rizki, persoalan yang menjadi perhatian bukan sekadar dominasi metode pengadaan langsung, melainkan konsentrasi pekerjaan pada dua perusahaan penyedia jasa.
“Yang menjadi perhatian kami adalah pola distribusi pekerjaan yang terkonsentrasi pada dua perusahaan. Kami meminta pemerintah daerah membuka persoalan ini secara transparan dan memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada intervensi atau praktik yang mencederai prinsip persaingan sehat dan akuntabilitas,” ujar Rizki di Sekretariat APH, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan kajian APH, PT MKP tercatat memperoleh 58 paket pekerjaan dengan nilai Rp5,52 miliar. Sementara PT AK memperoleh 65 paket dengan nilai sekitar Rp6,21 miliar.
Atas temuan tersebut, APH meminta dilakukan penelusuran terhadap kemungkinan pemecahan paket pekerjaan untuk menghindari mekanisme tender atau seleksi terbuka.
“Pengadaan langsung memang dibenarkan oleh peraturan. Namun, apabila pemecahan paket dilakukan dengan tujuan menghindari tender atau seleksi, hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum,” tegasnya.
Rizki merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ia juga meminta pemeriksaan terhadap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, serta hasil pekerjaan konsultansi.
APH turut meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan pejabat internal Disperkimta Tangsel berinisial S yang disebut dalam hasil kajian mereka. Dugaan tersebut, menurut APH, masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Aksi Damai Berujung Kericuhan
Tidak berhenti pada penyampaian hasil kajian, DPP APH kemudian menggelar aksi damai di kantor Disperkimta Kota Tangerang Selatan untuk mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka terkait pengadaan tersebut.
Namun, aksi penyampaian pendapat itu diwarnai ketegangan. Sejumlah orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas) diduga melakukan tindakan provokatif terhadap massa aksi.
Koordinator aksi, Fikri, menyayangkan insiden tersebut. Ia menilai tindakan yang terjadi di lokasi tidak seharusnya menghalangi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta pertanggungjawaban atas persoalan penggunaan anggaran publik. Sangat disayangkan apabila penyampaian pendapat justru diwarnai tindakan provokatif maupun intimidasi. Seharusnya semua pihak menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi,” tegas
Fikri saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Dalam aksi tersebut, APH menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
Pertama, meminta Kepala Disperkimta memberikan klarifikasi terbuka terkait 123 paket pekerjaan jasa konsultansi senilai Rp11,73 miliar.
Kedua, mendesak Inspektorat Kota Tangerang Selatan melakukan pemeriksaan terhadap pejabat terkait, termasuk pihak berinisial S yang disebut dalam kajian APH.
Ketiga, meminta keterbukaan dokumen KAK, HPS, kontrak, serta hasil pekerjaan seluruh paket konsultansi.
Keempat, meminta penghentian praktik pemecahan paket apabila terbukti dilakukan untuk menghindari mekanisme tender atau seleksi terbuka.
Kelima, mendesak aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir (beneficial ownership) kedua perusahaan penyedia jasa.
Rizki menegaskan, APH memberikan waktu 3 x 24 jam sejak aksi digelar kepada pihak terkait untuk memberikan respons atas tuntutan tersebut.
“Ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang rakyat. Kami meminta pemerintah daerah tidak menganggap persoalan ini sebagai kritik biasa. Jika tidak ada respons yang memadai, APH akan menempuh langkah hukum melalui laporan resmi kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap Rizki.
APH menyatakan apabila pemeriksaan menemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, atau kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hingga berita ini diterbitkan, APH terus menelusuri kejanggalan-kejanggalan lebih lanjut. ***
Komentar