JAKARTA, BABETO.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara arah pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan strategis dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026, Rabu (1/4/2026).
Dalam sambutannya, Lewerissa menyebut forum tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan kepentingan strategis nasional.
“Momen ini merupakan kehormatan sekaligus kesempatan untuk memperkuat sinergi pembangunan daerah dalam rangka memperkokoh pertahanan maritim Indonesia,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang memiliki peran strategis, baik dalam menjaga kedaulatan negara maupun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Lewerissa menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara bersifat semesta dan melibatkan seluruh sumber daya nasional.
“Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga mencakup kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur,” tegasnya.
Secara geografis, Maluku memiliki 1.388 pulau dengan sekitar 92,4 persen wilayah berupa laut. Selain itu, wilayah ini berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan kawasan internasional.
Menurutnya, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang sebagai instrumen strategis dengan dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Laut bukan hanya menjadi benteng pertahanan, tetapi juga sumber kehidupan dan kemakmuran masyarakat,” jelasnya.
Maluku juga memiliki potensi besar di sektor perikanan nasional, yang ditopang oleh tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), meliputi Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura.
Namun, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan serius, seperti praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang memicu kesenjangan pembangunan.
“Kita menghadapi paradoks, di mana kekayaan sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam konteks wilayah perbatasan, Maluku memiliki 19 pulau kecil terluar yang membutuhkan pendekatan pembangunan terintegrasi. Pemerintah daerah pun mendorong transformasi kawasan perbatasan menjadi “sabuk kemakmuran”.
“Kami ingin mengubah wilayah perbatasan dari beranda belakang menjadi kawasan yang maju dan sejahtera,” katanya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Maluku mengembangkan berbagai strategi ekonomi biru, seperti pembangunan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut dinilai menjadi kunci dalam memperkuat keamanan laut sekaligus mempercepat pembangunan kawasan strategis.
“Kerja sama ini mencakup aspek keamanan, pembangunan wilayah, konektivitas, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan sekaligus kesejahteraan.
“Di laut, kedaulatan diuji. Di sanalah Indonesia harus berdiri tegak tanpa kompromi,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Komandan Seskoal, Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, serta jajaran pimpinan dan peserta Seskoal Angkatan ke-65.***
Komentar