JAKARTA, BABETO.ID — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan rumah bagi masyarakat di sejumlah desa terdampak konflik sosial dan bencana di Maluku.
Permintaan tersebut disampaikan saat rapat bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP di Graha Exitama With Binayas, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Hendrik menyoroti kebutuhan pembangunan rumah di sejumlah desa, terutama Desa Iha yang dinilai perlu menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kalau dari empat desa ini harus ada prioritas utama, menurut saya Desa Iha perlu menjadi perhatian karena kondisi masyarakatnya cukup sulit,” ujarnya.
Menurut Hendrik, pembangunan rumah tidak hanya sebatas penyediaan hunian layak, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik maupun bencana.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku ingin memastikan seluruh proses pembangunan dilakukan secara adil tanpa membedakan latar belakang masyarakat.
Hendrik juga mengungkapkan hingga kini masih terdapat warga yang tinggal di tenda darurat dengan kondisi memprihatinkan.
“Sampai sekarang masyarakat masih tinggal di tenda-tenda darurat yang kondisinya juga sudah rusak,” katanya.
Selain Desa Iha, Pemprov Maluku turut mengusulkan penanganan pembangunan rumah di Desa Danar, Desa Masihulan, dan Desa Kariu yang dinilai masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Kementerian PKP menyatakan siap melakukan pengecekan lapangan sekaligus menyiapkan proses perencanaan pembangunan secara bertahap.
Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Rini Dyah Mawarty, mengatakan pemerintah pusat tidak hanya membangun rumah, tetapi juga akan menata kawasan permukiman agar lebih layak huni.
“Tidak hanya membangun rumah, kami juga ingin kawasan itu tertata dengan baik. Jadi nanti akan dibuat akses jalan, drainase, dan fasilitas pendukung lainnya supaya kawasan tersebut benar-benar layak huni,” ujarnya.
Kementerian PKP juga memastikan tim teknis akan turun langsung bersama pemerintah daerah guna mengecek kelayakan lahan serta keamanan kawasan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Hendrik turut meminta perhatian pemerintah pusat terhadap besaran bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Maluku yang dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis wilayah kepulauan.
“Maluku ini wilayah kepulauan. Distribusi material sulit dan biaya konstruksi tinggi. Karena itu kami berharap ada perhatian yang lebih adil untuk Maluku,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku menyampaikan terdapat empat desa yang menjadi fokus usulan pembangunan rumah, yakni Desa Iha sebanyak 75 unit, Desa Danar 90 unit, Desa Masihulan 19 unit, dan Desa Kariu 207 unit.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 proses yang dilakukan masih berada pada tahap perencanaan sebelum nantinya dilanjutkan ke tahap pembangunan setelah pemerintah kabupaten/kota menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian PKP dan Pemerintah Provinsi Maluku, termasuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Jani Arjanto, Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan, Yunianto Rahadi Utomo, Direktur Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan, Mitha Hasti Suryani, serta Kepala Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta, Saiful Indra Patta.***
Komentar