AMBON, BABETO.ID – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menyesalkan tindakan pemalangan sekolah di wilayah Kecamatan Elpaputih yang dinilai berpotensi mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Ketua PDPM SBB, Darman Wance, meminta persoalan tapal batas antara Kabupaten SBB dan Kabupaten Maluku Tengah tidak menyeret dunia pendidikan. Menurut mereka, sekolah harus tetap menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar dan mempersiapkan masa depan.
“Kami sangat menyesalkan tindakan penutupan sekolah di wilayah Kecamatan Elpaputih. Jangan sampai persoalan tapal batas kemudian merugikan anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan,” tegas PDPM SBB.
Ia menyebut persoalan batas wilayah kedua kabupaten telah memiliki dasar hukum, salah satunya Permendagri Nomor 29 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah.
Selain itu, Wance mengatakan bahwa mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.
Lanjutnya, juga merujuk Surat Gubernur Maluku Nomor 100.2.3.3/1477 tertanggal 21 Juli 2026 terkait permasalahan satuan pendidikan di wilayah perbatasan Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten SBB.
“Kalau sudah ada keputusan dan ketentuan yang menjadi dasar hukum, maka semua pihak harus menghormati dan melaksanakannya. Jangan justru muncul gerakan yang melahirkan persoalan baru, termasuk dengan melakukan pemalangan sekolah,” ujarnya.
Wance meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama anak-anak yang terdampak akibat penutupan sekolah.
Mereka juga mengimbau masyarakat Kecamatan Elpaputih tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas serta tidak menyebarkan isu yang menyudutkan Dinas Pendidikan Kabupaten SBB.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana memastikan sekolah tetap berjalan dan anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.***
Komentar