MALUKU UTARA, BABETO.ID – Persoalan pendidikan di Maluku Utara kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai publikasi mengenai pembangunan daerah, data tahun 2025 menunjukkan masih terdapat 1.819 siswa jenjang SMA dan SMK yang tercatat putus sekolah.
Data Satu Data Maluku Utara tersebut terdiri dari 1.146 siswa SMA dan 673 siswa SMK. Angka itu dinilai menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah karena menyangkut keberlanjutan pendidikan dan masa depan generasi muda.
Wakil Ketua DPW PAN Maluku Utara, Iswan Abubakar, meminta pemerintah tidak menjadikan pembangunan fisik dan publikasi capaian sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Jangan hanya melihat pembangunan fisik dan angka pertumbuhan ekonomi. Ukuran keberhasilan pemerintah juga harus dilihat dari bagaimana memastikan anak-anak kita tetap sekolah dan memperoleh pendidikan yang layak,” ujar Iswan.
Ia menilai jumlah tersebut harus menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengambil langkah terukur.
Sebaran kasus juga menunjukkan persoalan ini tidak hanya terjadi di satu wilayah. Data yang dikutip Makuhida.com mencatat Halmahera Utara memiliki 256 siswa SMA dan 241 siswa SMK yang putus sekolah. Sementara Kota Ternate mencatat 172 siswa SMA dan 55 siswa SMK.
Di Pulau Morotai, terdapat 79 siswa SMA dan 85 siswa SMK yang putus sekolah. Persentase putus sekolah pada jenjang SMK di daerah tersebut bahkan disebut mencapai sekitar 11,21 persen.
Menurut Iswan, pemerintah perlu turun langsung mengidentifikasi anak-anak yang tidak lagi bersekolah, termasuk penyebab mereka meninggalkan pendidikan.
“Di balik polesan kamera dan pencitraan pemerintah, masih ada ribuan anak Maluku Utara yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan. Ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi Maluku Utara,” tegasnya, Minggu (6/9/2026).
Karena itu, pemerintah didorong memiliki data by name by address agar penanganan dapat dilakukan secara tepat. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui identitas anak, lokasi tempat tinggal, penyebab putus sekolah, hingga bentuk intervensi yang paling sesuai.
Selain pendataan, Iswan mendorong penguatan sekolah terbuka, pendidikan kesetaraan, serta pelatihan keterampilan. Program tersebut dinilai penting terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah kepulauan dan kawasan yang sulit menjangkau layanan pendidikan formal.
“Maluku Utara boleh kaya sumber daya alam dan pembangunan boleh terus berjalan. Tetapi jangan sampai di balik semua itu ada anak-anak kita yang kehilangan masa depan karena putus sekolah,” katanya.
Sorotan mengenai pendidikan Maluku Utara sebelumnya juga pernah disampaikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 2025, kepala dinas menyebut jumlah anak tidak sekolah di Maluku Utara mencapai puluhan ribu pada berbagai jenjang usia dan pendidikan, sehingga pemerintah mendorong sinkronisasi data serta perluasan pendidikan kesetaraan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Maluku Utara membutuhkan penanganan yang lebih dari sekadar program dan publikasi. Pemerintah dituntut memastikan setiap anak yang terputus dari sekolah mendapatkan jalan kembali menuju pendidikan.
“Pemerintah harus hadir bukan hanya di depan kamera, tetapi juga hadir di tengah anak-anak yang membutuhkan pendidikan,” pungkas Iswan.***
Komentar