JAKARTA, BABETO.ID – Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela, termasuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, saat menghadiri Rapat Pembahasan Update Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan kilang pencairan gas alam atau Liquefied Natural Gas (LNG) Plant beserta fasilitas pendukungnya di Kantor INPEX Masela, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Sadali menjelaskan Tim Terpadu PDSK bersama INPEX dan SKK Migas terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurutnya, seluruh tahapan harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku agar masyarakat terdampak mendapatkan kepastian.
Hari ini kita memastikan seluruh tahapan kerja Tim Terpadu dapat berjalan tepat waktu. KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan.
“Setelah hasil penilaian disampaikan, Tim Terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku untuk menetapkan besaran nilai serta pihak-pihak yang berhak menerima melalui Keputusan Gubernur,” ujar Sadali.
Ia menegaskan, pemerintah daerah mendorong agar seluruh proses tersebut dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, perwakilan SKK Migas, George Nicholas Simanjuntak, menekankan pentingnya percepatan seluruh tahapan PSN, termasuk pembangunan Blok Masela yang dinilai memiliki potensi besar terhadap peningkatan produksi migas nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“SKK Migas bertanggung jawab memastikan proyek-proyek strategis dapat diselesaikan sesuai target. Blok Masela merupakan proyek yang memiliki potensi luar biasa sehingga seluruh proses harus berjalan tepat waktu,” katanya.
George juga menegaskan bahwa masyarakat terdampak harus mendapatkan penanganan yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Rapat tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Pemprov Maluku, SKK Migas, INPEX dan para pemangku kepentingan dalam memastikan pembangunan Blok Masela berjalan sesuai target, sekaligus memberikan kepastian terhadap masyarakat yang terdampak.
Selain itu, percepatan penanganan dampak sosial diharapkan dapat mendukung kelancaran investasi strategis serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan perekonomian Maluku.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, serta Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.***
Komentar