AMBON, BABETO.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Koordinator Wilayah Zona Timur, Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja perdana ke Maluku, Kamis (4/6/2026), untuk memantau pelaksanaan pembangunan daerah serta percepatan Program Strategis Nasional (PSN).
Kedatangan Wamendagri disambut Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama jajaran Forkopimda, Sekda Maluku, serta para bupati dan wali kota se-Maluku.
Dalam paparannya, Gubernur menyampaikan sejumlah capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 tercatat sebesar 5,44 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada pada angka 5,34 persen. Sementara tingkat kemiskinan turun dari 15,78 persen menjadi 15,25 persen.
Hendrik juga menegaskan komitmen Pemprov Maluku dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Dari 68 indikator PSN yang ditargetkan pemerintah pusat, sebanyak 60 indikator telah terealisasi atau mencapai 88 persen.
Menurutnya, capaian tersebut meliputi program pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan rumah rakyat, penyaluran cadangan beras pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Makan Bergizi Gratis, peningkatan akses pendidikan, hingga pembentukan koperasi di 1.235 desa dan kelurahan.
Pada kesempatan itu, Gubernur meminta dukungan Kemendagri untuk mempercepat sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan Maluku Integrated Port, pengembangan Blok Masela, serta penyelesaian pembangunan Bendungan Wayapu.
Menanggapi hal tersebut, Ribka Haluk mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengimplementasikan program prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini fokus menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor maritim yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional.
“Potensi di atas laut maupun di bawah laut harus dikelola secara maksimal sehingga mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Wamendagri menyoroti realisasi pendapatan APBD Maluku yang baru mencapai 11,46 persen dan tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional. Ia mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran dapat menghambat perputaran ekonomi daerah.
“Memasuki bulan Juni, realisasi anggaran harus terus dipacu. Kemendagri siap memberikan pendampingan agar serapan anggaran berjalan optimal dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan, pelaksanaan PSN, serta mewujudkan Maluku sebagai salah satu poros maritim Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.***
Komentar