AMBON, BABETO.ID – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Maluku menggelar diskusi publik bertajuk “Menghadapi Tenaga Kerja Asing di Blok Masela”, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Media Caffe Graha Ambon Ekspres ini menghadirkan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon.
Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan dan kesiapan daerah dalam menghadapi keberadaan tenaga kerja asing (TKA), terutama seiring rencana pengembangan dan operasional Blok Masela.
Ketua PWPM Maluku yang diwakili Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK), Farham Suneth, mengatakan kehadiran TKA perlu diantisipasi sejak dini agar investasi yang masuk ke Maluku tetap memberikan manfaat besar bagi masyarakat lokal.
Menurut Farham, pengalaman masuknya tenaga kerja asing di sejumlah wilayah Maluku, termasuk kawasan pertambangan Gunung Botak, Kabupaten Buru, perlu menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan daerah menghadapi pengembangan Blok Masela.
Dengan hadirnya tenaga asing di Maluku untuk menguasai pekerjaan seperti yang kita lihat di Gunung Botak, Kabupaten Buru, terdapat tenaga kerja asing yang masuk.
“Ini yang membuat Pemuda Muhammadiyah Maluku perlu mengantisipasi ketika Blok Masela mulai beroperasi dan semakin banyak tenaga kerja asing yang masuk,” ujar Farham.
Ia menilai pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu menyiapkan strategi sejak awal agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proyek strategis tersebut.
“Pertanyaannya, apa yang kita buat untuk bisa membatasi dan bagaimana agar kehadiran tenaga kerja asing ini bisa menguntungkan masyarakat Maluku,” katanya.
Farham menyebut salah satu langkah yang dapat dipersiapkan adalah penguatan regulasi di tingkat daerah, termasuk pembahasan mengenai kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat memberikan ruang dan perlindungan bagi tenaga kerja lokal.
Selain regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dinilai menjadi faktor penting. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja Maluku yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri migas dan sektor pendukung Blok Masela.
“Harus ada sebuah perencanaan, termasuk pembentukan Perda, menyiapkan SDM serta bekerja sama dengan kampus-kampus untuk menyiapkan sumber daya manusia kita,” jelasnya.
Ia berharap diskusi publik tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat menjadi awal untuk merumuskan langkah konkret dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal sekaligus menghadapi berbagai tantangan dari pengembangan Blok Masela.
“Semoga kegiatan diskusi publik hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga bisa memberikan kontribusi kepada daerah,” pungkasnya.***
Komentar