JAKARTA, BABETO.ID – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk mempercepat eliminasi kusta melalui penguatan layanan kesehatan sekaligus menghapus stigma terhadap para penyintas penyakit tersebut.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Kusta Tahun 2026 bertema “Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global” yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit di Puri Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama 38 gubernur sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan eliminasi kusta di Indonesia.
Indonesia hingga kini masih menjadi negara dengan jumlah penderita kusta terbesar ketiga di dunia. Sementara itu, Maluku termasuk salah satu provinsi yang masih memiliki beban kasus cukup tinggi sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan bahwa upaya penanganan kusta tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga menghapus stigma yang masih melekat di tengah masyarakat terhadap para penyintas.
“Penyintas kusta harus mendapatkan pengobatan yang layak dan diterima kembali di lingkungan masyarakat karena penyakit ini dapat disembuhkan apabila ditangani secara tepat,” demikian komitmen yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku diminta menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat eliminasi kusta.
Program tersebut akan diawali di Kota Ambon sebagai proyek percontohan, mengingat daerah itu masih mencatat jumlah kasus yang cukup tinggi.
Selanjutnya, pada tahun 2027 program akan diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta dinas kesehatan.
Konferensi Nasional Kusta Tahun 2026 menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencapai target eliminasi kusta secara nasional, yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh gubernur.***
Komentar