AMBON, BABETO.ID — Pemerintah Dareah Provinsi Maluku, yang dipimpin Gubernur Hendrik Lewerissa serius mengurusi Koprasi Desa atau Kelurahan Merah Putih tahun 2025, Rapat Konsolidasi di Hotel Santika, pasa Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiatif dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur dan kinerja koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Gubernur Maluku yang diwakili Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Dinas Koperasi Provinsi Maluku yang telah menginisiasi konsolidasi tersebut.
“Pentingnya memperluas wawasan dan perspektif peserta guna mengoptimalkan pengelolaan roda organisasi Koperasi Merah Putih,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan agenda prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sejak terpilihnya beliau.
Program ini ditargetkan untuk diterapkan secara menyeluruh di seluruh provinsi di Indonesia.
Lanjutnya, bahwa seluruh provinsi di Indonesia tengah melakukan konsolidasi guna mematangkan dan memperkuat struktur organisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung keberhasilan program ini, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
Kebutuhan anggaran untuk menjalankan organisasi ini dari berbagai sektor diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
“Kita harus mempersiapkan segala kebutuhan agar penggunaan anggaran sebesar ini dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan,” ujarnya.
Untuk itu kepada seluruh kepala daerah yang hadir bahwa Koperasi Merah Putih merupakan program prioritas pemerintah.
Mengutip arahan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak mendukung program ini akan mendapat sanksi tegas.
Koperasi Merah Putih adalah program prioritas nasional. Kepada para Bupati dan Walikota, siapa yang tidak membantu mensukseskan program ini akan diberikan sanksi.
Salah satu latar belakang utama program ini adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap Kredit Usaha.
Persentase kredit masyarakat di bank-bank Himbara masih di bawah 10% dari total alokasi yang tersedia, sebuah kondisi yang harus segera diperbaiki melalui keberadaan koperasi yang efektif.
Acara ini dihadiri oleh Korwil 11 Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia, Asisten Deputi Rantai Pasok Kementerian Koperasi, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang mewakili.
Serata Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Provinsi Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota se-Maluku, serta seluruh peserta rapat konsolidasi.***
Komentar