AMBON, BABETO.ID – Puluhan guru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diduga menjadi korban penipuan terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat.
Kasus tersebut mencuat setelah sekitar 20 guru diduga menerima atau mengurus dokumen kenaikan pangkat melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Dokumen yang digunakan dalam proses tersebut diduga bermasalah dan berpotensi palsu.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyatakan keprihatinannya atas dugaan penipuan yang merugikan para guru tersebut. Ia memastikan Pemkot Ambon tidak akan membiarkan kasus itu berlalu tanpa kejelasan.
Saat memimpin apel pagi aparatur sipil negara (ASN), Senin (19/10/2026), Bodewin mengatakan Inspektorat Kota Ambon telah melakukan audit investigasi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengetahui jumlah korban, modus yang digunakan, serta pihak yang diduga terlibat.
“Kita ingin mendapatkan informasi yang akurat dan jelas; siapa pelakunya, siapa saja korbannya, berapa jumlahnya, serta apa latar belakang hingga hal ini bisa terjadi,” kata Bodewin.
Menurutnya, proses investigasi harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh fakta dapat terungkap. Pemkot juga akan menelusuri alur pengurusan dokumen, pihak yang menawarkan jasa, serta kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu.
Bodewin menegaskan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses investigasi selesai. Ia juga meminta para guru dan ASN lebih berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan pengurusan kenaikan pangkat dengan imbalan tertentu.
Pengurusan kenaikan pangkat, kata dia, harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai ketentuan kepegawaian. ASN diminta tidak mudah percaya terhadap janji percepatan proses apabila tidak disertai prosedur yang jelas.
Pihak yang terbukti melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, maupun praktik percaloan akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Pemkot Ambon juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait apabila hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan tindak pidana.
Hingga kini, jumlah pasti korban dan identitas pihak yang bertanggung jawab masih menunggu hasil audit investigasi Inspektorat Kota Ambon.***
Komentar