JAKARTA, BABETO.ID — Setiap HUT RI, selalu teringat apa yang disampaikan Tan Malaka tentang arti kata merdeka yang selama ini kita rayakan dan kita definisikan.
Tan Malaka mengatakan bahwa, “Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka haruslah 100 persen.” Gagasan tersebut menggambarkan bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya dirasakan oleh kaum elite, tetapi harus menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.
Inilah pernyataan Tan Malaka tentang kemerdekaan. Kata-kata beliau sekarang seakan dirasakan oleh rakyat Indonesia, apalagi di bagian timur Indonesia. Seakan tidak ada kata merdeka itu.
Kita merdeka hanya untuk Jokowi menjadikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Kita merdeka hanya untuk AHY menjadi menteri dan memiliki ruang untuk maju sebagai calon presiden.
Kita merdeka hanya untuk mereka, para pimpinan partai dan keluarganya, menjadi menteri, wakil menteri, komisaris dan menduduki berbagai posisi strategis lainnya.
Sementara masyarakat daerah seperti di Maluku seakan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan ruang yang sama di tingkat nasional.
Kita merdeka hanya untuk Luhut Binsar Panjaitan bisa mengatur usaha bisnisnya di Republik ini. Kita merdeka hanya untuk Jusuf Kalla bisa berbisnis. Kita merdeka untuk mereka semua, bukan untuk siswa yang bunuh diri di NTT karena ibunya tidak bisa membeli buku tulis.
Kita merdeka bukan untuk anak-anak orang miskin yang tidak bisa sekolah dan kelaparan. Kita merdeka bukan untuk keluarga orang miskin yang susah mencari pekerjaan. Mereka kelaparan, berjuang sendirian, sementara uang yang seharusnya untuk mereka justru dikorupsi habis-habisan.
Inilah kenyataan kemerdekaan bagi Indonesia yang harus kita renungkan.
Hasil alam dikuras habis. Emas dibawa ke Amerika, nikel dibawa ke China, batu bara dibawa ke Australia. Sementara rakyat disuruh mengikuti upacara hari kemerdekaan.
Di istana mereka bisa bersenang-senang dengan berbagai hiburan, sementara di sekitar istana masih ada rakyat yang kelaparan. Pengemis di sekitar Monas dan Masjid Istiqlal makin menumpuk dan persoalan tersebut seakan tidak mampu diselesaikan.
Mereka yang ada di depan mata saja tidak bisa diperhatikan dengan baik, apalagi mereka yang berada di ujung Papua, ujung Aceh, Maluku, NTT dan daerah-daerah lainnya.
Lalu apa arti kemerdekaan bagi mereka?
Apakah kemerdekaan hanya sebatas upacara, pidato, bendera Merah Putih dan perayaan setiap tanggal 17 Agustus?
Tentu tidak.
Kemerdekaan seharusnya berarti rakyat mendapatkan kehidupan yang layak. Anak-anak bisa sekolah tanpa harus memikirkan apakah orang tuanya mampu membeli buku.
Masyarakat miskin mendapatkan pekerjaan. Petani dan nelayan memperoleh kehidupan yang layak. Masyarakat di daerah mendapatkan pembangunan yang adil.
Kemerdekaan juga berarti kekayaan alam Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi segelintir kelompok.
Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa masih banyak rakyat yang hidup dalam kesulitan. Jangan sampai rakyat hanya diminta merayakan kemerdekaan, sementara mereka sendiri belum merasakan manfaat dari kemerdekaan tersebut.
Itulah sebabnya kritik terhadap pemerintah harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Rakyat berhak bertanya, rakyat berhak mengawasi, dan rakyat berhak mengetahui ke mana arah negara ini dibawa.
Presiden dan pemerintah juga harus berhati-hati dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang tidak jelas justru semakin membuat rakyat bingung dan kehilangan kepercayaan.
Indonesia sudah 81 tahun merdeka.
Namun pertanyaan yang harus terus diajukan adalah: merdeka untuk siapa?
Kalau kemerdekaan hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuasaan, modal, jabatan, dan akses politik, maka harus berani diakui bahwa masih ada pekerjaan besar yang belum selesai.
Kemerdekaan tidak boleh hanya menjadi milik mereka. Kemerdekaan harus menjadi milik kita semua. Merdeka untuk rakyat, bukan hanya untuk mereka yang berkuasa.***
Oleh : Rimbo Bugis (Ketua Umum Partai Rakyat Maluku)
Komentar