JAKARTA, BABETO.ID – Komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam membangun ekonomi berbasis pertanian mendapat angin segar dari pemerintah pusat. Dalam pertemuan dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, berhasil memperoleh dukungan terhadap sejumlah program strategis hilirisasi komoditas unggulan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (9/6/2026), membahas langkah percepatan pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan angka kemiskinan ekstrem di Maluku.
Salah satu agenda utama yang mendapat persetujuan Kementerian Pertanian adalah pengembangan komoditas kelapa beserta industri hilirnya di wilayah Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.
Program tersebut dinilai memiliki prospek besar karena kelapa merupakan komoditas yang banyak dibudidayakan masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang terus berkembang.
Gubernur mengatakan, penguatan industri hilir akan membuat masyarakat tidak lagi bergantung pada penjualan bahan baku semata.
Melalui pengolahan produk turunan, nilai tambah komoditas dapat meningkat dan membuka peluang usaha baru di daerah.
Selain kelapa, Pemprov Maluku juga memaparkan rencana pengembangan hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan.
Program itu dirancang secara terpadu mulai dari budidaya hingga pengolahan industri yang menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi.
Menurut Hendrik, wilayah Buru Selatan memiliki potensi lahan yang cukup luas untuk pengembangan perkebunan ubi kayu dalam skala besar.
Hasil akhirnya diarahkan pada produksi beras berbahan ubi kayu serta etanol yang dapat mendukung program ketahanan pangan dan energi nasional.
Usulan yang dibawa Pemprov Maluku mendapat sambutan positif dari Menteri Pertanian.
Bahkan sejumlah kebutuhan alat dan mesin pertanian yang diajukan langsung memperoleh persetujuan untuk ditindaklanjuti guna mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Gubernur menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sektor pertanian di Maluku.
Ia menilai dukungan tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat realisasi berbagai program yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Meski memiliki potensi sumber daya yang besar, Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pengembangan pertanian modern.
Kondisi geografis sebagai daerah kepulauan, keterbatasan sarana dan prasarana, akses permodalan, hingga aspek regulasi masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan secara bertahap.
Namun demikian, Hendrik optimistis dukungan yang diberikan Kementerian Pertanian akan membantu mengatasi sebagian besar kendala yang selama ini dihadapi dalam pengembangan hilirisasi pertanian di Maluku.
Untuk memperkuat ekosistem pembangunan tersebut, Pemprov Maluku juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, investor, dan sektor swasta.
Kolaborasi itu diharapkan dapat mempercepat hadirnya industri pengolahan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pengurangan kemiskinan.
Dukungan pemerintah pusat terhadap hilirisasi kelapa dan ubi kayu dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong transformasi ekonomi Maluku berbasis pertanian.
Selain meningkatkan daya saing komoditas daerah, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.***
Komentar