JAKARTA, BABETO.ID — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, bersama sejumlah kepala daerah di Maluku melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum guna membahas kebutuhan infrastruktur sumber daya air, pengendalian abrasi, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan Maluku.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Ditjen SDA, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Hendrik menegaskan Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, serta pembangunan Ambon New Port atau Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.
Menurutnya, Bendungan Way Apu menjadi proyek penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Hendrik.
Ia menjelaskan, Kabupaten Buru merupakan salah satu sentra pangan utama di Maluku bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Selain sektor pangan, Hendrik juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau.
“Wilayah kami lebih dari 92 persen adalah lautan. Karena itu dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama bagi masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” katanya.
Ia mengatakan abrasi di wilayah pesisir Maluku semakin masif dalam beberapa tahun terakhir sehingga pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan talud pengaman pantai dan penanganan kawasan bantaran sungai.
Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Maluku, terutama di pulau-pulau kecil yang masih mengalami keterbatasan akses air bersih.
“Tidak semua pulau di Maluku memiliki ketersediaan air bersih yang memadai. Masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Hendrik menambahkan keterbatasan ruang fiskal daerah membuat pemerintah daerah sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Karena itu, satu-satunya cara yang dapat kami lakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.
“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ujar perwakilan Ditjen SDA.
Ditjen SDA juga menilai Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks.
“Tipologi wilayah Maluku memang sangat berbeda dibanding daerah lain. Penanganannya tidak bisa disamakan karena wilayahnya kepulauan dan sangat kompleks,” katanya.
Selain Bendungan Way Apu, Ditjen SDA juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
“Kalau proyek Blok Masela mulai beroperasi, diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar di Tanimbar. Karena itu kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan,” ujarnya.
Pihak Ditjen SDA juga meminta dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar.
“Kalau ada persoalan lahan atau administrasi, mohon segera diselesaikan supaya ketika pekerjaan dimulai semuanya sudah clean and clear,” tegasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU serta kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Maluku.***
Komentar