AMBON, BABETO.ID – Hendrik Lewerissa membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Pertanian Tahun 2026 yang digelar Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (27/02/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden.
Dimana khususnya poin kedua yang menekankan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan Sapta Cita Pemerintah Provinsi Maluku, terutama dalam agenda penurunan kemiskinan dan pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi komoditas unggulan.
“Swasembada pangan tidak boleh dimaknai semata-mata beras sebagai pangan utama. Kita harus mendorong penguatan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di Maluku,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah komoditas pangan lokal yang potensial untuk terus dikembangkan, di antaranya sagu, ubi kayu, sukun, hotong, dan jagung sebagai sumber karbohidrat alternatif masyarakat Maluku.
Lewerissa menekankan bahwa pembangunan pertanian merupakan program strategis daerah yang harus dikerjakan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Karena itu, koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota menjadi kunci dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program berjalan efektif.
Dalam Rakor tersebut, sejumlah prioritas nasional pembangunan pertanian turut menjadi perhatian bersama, termasuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis melalui jaminan pasokan bahan pangan di masing-masing daerah.
Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan menjadi fokus utama.
Hilirisasi sagu di Kabupaten Seram Bagian Timur diharapkan dapat masuk sebagai Proyek Strategis Nasional dan saat ini sedang berproses di Bappenas.
Pada tahun 2026, Provinsi Maluku juga memperoleh alokasi hilirisasi komoditas kelapa dalam dan pala yang akan dikembangkan melalui PTPN I Regional VIII di Kabupaten Maluku Tengah. Pengembangan ayam terintegrasi juga direncanakan di beberapa kabupaten/kota.
Gubernur menekankan perlunya koordinasi intensif untuk menyiapkan seluruh persyaratan agar program hilirisasi berjalan optimal dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya berharap melalui pertemuan ini dapat dirumuskan pembangunan pertanian berbasis penguatan pangan lokal dan hilirisasi komoditas, sehingga benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Rakor Pembangunan Pertanian Tahun 2026 turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Tim Ahli Gubernur, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Maluku, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Maluku.***
Komentar