AMBON, BABETO.ID – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta mencegah praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Gedung Islamic Center, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas dan bertanggung jawab.
Salah satu agenda utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, didampingi pimpinan DPRD kedua provinsi, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Maluku dan Maluku Utara.
Pembacaan komitmen dilanjutkan dengan penandatanganan bersama oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam keterangannya kepada awak media, Hendrik mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya bersama KPK dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut, antara lain pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dana hibah, serta potensi konflik kepentingan atau afiliasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Hendrik, kegiatan tersebut penting sebagai sarana evaluasi sekaligus memberikan peringatan dini kepada seluruh penyelenggara pemerintahan agar menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Sebagai gubernur, saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Bahkan tadi saya sampaikan kepada KPK, tahun depan silakan datang kembali untuk melakukan review. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan di Maluku.
Menurutnya, pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab gubernur, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat.
Hendrik menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintahan.
Ia mempersilakan aparat penegak hukum mengambil tindakan apabila setelah dilakukan evaluasi dan peringatan masih ditemukan pelanggaran serupa.
“Kita sudah mendapatkan early warning system atau sistem peringatan dini yang sangat serius. Karena itu, kalau ke depan masih terjadi kesalahan atau pelanggaran yang sama, silakan dilakukan penindakan. Kita tidak akan melindungi siapa pun,” tegas Gubernur.
Terkait pengelolaan pokir DPRD dan dana hibah, Hendrik menekankan bahwa seluruh proses harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan maupun konflik kepentingan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada KPK, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan LKPP atas pendampingan serta evaluasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berintegritas.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, S.E., M.I.B.A., serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan, S.Si., M.P.
Hadir pula pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Maluku Utara, sekretaris daerah kedua provinsi, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, para bupati dan wali kota, pimpinan DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan keseriusannya dalam memperkuat pencegahan korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih serta berintegritas.
Pengelolaan setiap rupiah anggaran daerah diharapkan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat demi mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.***








Komentar