AMBON, BABETO.ID — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Maluku.
Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Keamanan Maluku yang berlangsung di Lantai 2 Gedung A Polda Maluku, Selasa (22/9/2026).
Dalam forum tersebut, berbagai pihak membahas upaya memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, serta ketenteraman masyarakat di Maluku.
Hendrik menilai kondisi daerah yang aman dan damai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan dan memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Polda Maluku yang telah menginisiasi pembentukan Forum Koordinasi Keamanan Maluku. Menurutnya, forum semacam ini penting untuk membangun komunikasi lintas sektor sekaligus mengantisipasi potensi persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
Persoalan konflik antarkampung turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Pemerintah bersama TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dinilai perlu bergerak cepat ketika muncul persoalan di lapangan.
Langkah cepat tersebut dinilai penting agar sebuah persoalan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Namun, menurut Hendrik, menjaga keamanan tidak cukup hanya dilakukan ketika konflik telah terjadi. Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui penanaman nilai persaudaraan, toleransi, dan kerukunan di tengah masyarakat.
Gubernur juga mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam merespons berbagai persoalan keamanan yang terjadi di lapangan.
Meski demikian, penanganan konflik tidak berhenti setelah situasi kembali kondusif. Hendrik menekankan pentingnya proses penegakan hukum tetap berjalan secara adil dan konsisten terhadap persoalan yang memenuhi unsur hukum.
Selain persoalan konflik di lapangan, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas keamanan Maluku.
Informasi yang belum terverifikasi, menurutnya, berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memicu provokasi apabila disebarluaskan tanpa mempertimbangkan kebenaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
Karena itu, pemerintah, aparat keamanan, akademisi, masyarakat sipil hingga media memiliki peran untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Hendrik berharap Forum Koordinasi Keamanan Maluku tidak berhenti sebagai ruang pertemuan dan koordinasi semata. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan langkah konkret yang dapat memperkuat keamanan, ketertiban, persaudaraan, dan kerukunan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan diharapkan dapat diantisipasi sejak dini sehingga stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan di Maluku dapat berjalan secara berkelanjutan.***
Komentar