AMBON, BABETO.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu di sembilan desa terpencil di Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2026.
Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses listrik sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih di wilayah kepulauan.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pembangunan PLTS di Maluku direncanakan memiliki kapasitas total 1.270,5 kilowatt peak (kWp).
Program tersebut menyasar masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama desa-desa yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pasokan listrik.
Sembilan desa yang masuk dalam rencana pengembangan PLTS itu tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk Kecamatan Wuar Labobar. Desa-desa tersebut meliputi Warialau, Jambu Air, Warabal, Lola, Karawai, Labobar, Romnus, Lingada, dan Nurkat.
Kapasitas pembangkit di setiap desa akan disesuaikan dengan kebutuhan energi dan jumlah rumah tangga yang menjadi sasaran pelayanan.
Pengembangan PLTS Terpadu ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pulau-pulau kecil terhadap bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit listrik.
Selama ini, distribusi BBM ke wilayah terpencil menghadapi tantangan berupa biaya transportasi yang tinggi serta keterbatasan akses dan pasokan energi.
Dengan memanfaatkan tenaga surya, penyediaan listrik di desa-desa tersebut diharapkan menjadi lebih berkelanjutan sekaligus mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Kementerian ESDM juga terus mendorong pemanfaatan potensi energi terbarukan sesuai karakteristik geografis setiap daerah. Selain tenaga surya, energi angin dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di kawasan Indonesia Timur sebagai alternatif sumber energi bagi wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Secara nasional, program pembangunan PLTS Terpadu untuk wilayah 3T pada 2026 menargetkan pembangunan 39 unit pembangkit dengan kapasitas gabungan mencapai 5.189,8 kWp.
Program ini didukung anggaran sekitar Rp450,21 miliar dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi 4.708 rumah tangga di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.
Rencana pembangunan PLTS di sembilan desa di Maluku menjadi bagian dari upaya pemerataan akses energi di wilayah kepulauan.
Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan listrik yang lebih memadai sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi lokal.
Meski demikian, realisasi pembangunan, penyelesaian infrastruktur, serta keberlanjutan operasional dan pemeliharaan pembangkit akan menjadi faktor penting agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.***
Komentar