AMBON, BABETO.ID – Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Umar Ali Lessy, menargetkan kebangkitan Partai Golkar di Maluku dengan merebut kembali kursi DPR RI pada Pemilu 2029.
Target tersebut disampaikan Umar saat pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Maluku periode 2025–2030 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Hotel Santika Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Umar mengatakan, konsolidasi organisasi menjadi agenda utama kepengurusan baru menyusul hasil Pemilu 2019 dan 2024, ketika Golkar Maluku gagal memperoleh kursi DPR RI. Pada Pemilu 2024, Golkar juga kehilangan posisi pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
“Oleh karena itu, kepengurusan periode 2025–2030 kami maknai sebagai kepengurusan konsolidasi total dan kebangkitan Partai Golkar di Maluku,” ungkap Umar.
Ia menegaskan, Golkar Maluku akan memperkuat struktur organisasi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa. Seluruh pengurus diminta aktif menjalankan kerja politik dan tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi organisasi.
Selain mengembalikan keterwakilan di DPR RI, Golkar juga menargetkan perebutan kembali posisi pimpinan DPRD Provinsi Maluku.
Umar menyebut, partainya akan membuka ruang bagi generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kalangan profesional untuk bergabung.
Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap Golkar menjelang Pemilu 2029.
“Golkar harus menjadi rumah besar yang terbuka bagi semua kalangan, tetapi tetap teguh dalam disiplin, solidaritas dan garis perjuangan. Sebab, kemenangan tidak lahir dari keramaian sesaat, melainkan dari kerja yang tekun, organisasi yang kuat dan kepercayaan rakyat yang terus dirawat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Umar juga meminta dukungan Bahlil Lahadalia untuk memperjuangkan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Abdul Muthalib Sangadji atau A.M. Sangadji, tokoh pergerakan nasional asal Desa Rohomoni, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Ia mengatakan, perjuangan pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi A.M. Sangadji telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi belum mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia menyoroti kebutuhan minyak tanah masyarakat Maluku menjelang Natal, Tahun Baru dan bulan puasa. Ia mengaku telah meminta BPH Migas mempertimbangkan penambahan kuota minyak tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bahlil juga menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum secara profesional dan terbuka. Ia meminta kepolisian menelusuri informasi yang mengaitkan dirinya dengan dugaan pertemuan bersama sejumlah jenderal sebelum penangkapan.
Bahlil membantah tuduhan tersebut dan meminta pihak yang menyebarkan informasi memberikan klarifikasi. Ia menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum apabila klarifikasi tidak dilakukan karena persoalan itu dinilai menyangkut kehormatan pribadi dan marwah Partai Golkar.***
Komentar