AMBON, BABETO.ID – Melakukan Diskusi Pertanyakan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun mengatakan, kegiatan ini bukan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat.
“Ini menjadi kekritisan agar kebijakan efisiensi bersandar pada kondisi di Maluku,” kata Benhur dalam sambutanya, pada Sabtu (17/5).
Ia mengatakan kalau Maluku sekarang dalam kondisi kemiskinan yang tinggi. Sehingga dialog publik ini dibuat untuk mencari solusi terbaik dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Jadi bukan kita protes atau menolak kebijakan pempus,” ujarnya.
Lanjut dia bahwa, PDI Perjuangan hadiri bukan hanya sebagai mesin politik untuk merumuskan kekuasaan, tetapi turut menggodok pikiran dan konsep politik demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Disisi lain, tugas partai politik itu untuk mengkonsolidasi pikiran rakyat demi pembangunan daerah,” ucapnya.
Benhur menyampaikan bahwa, PDI Perjuangan harus menjadi lokomotif perubahan.
Gagasan-gagasan politik kepartaian harus menyatu dengan pikiran rakyat.
Agenda perjuangan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah.
“Gagasan politik Partai harus menyatu dengan rakyat. Partai ini, menjadi lokomitif perjuangan rakyat untuk perubahan,” sambungnya.
Dijelaskan, sejak diterbitkannya Inpres No 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD, memiliki dampak luas bagi daerah Maluku.
Padahal, Maluku dalam kualifikasi kesejahteraan dan kemiskinan berada pada urutan ke 8 Indonesia, pasca pemekaran beberapa provinsi di Papua.
Sebelum pemekaran, Maluku berada pada urutan ke 4 Nasional daerah termiskin.
“Kebijakan efisiensi sangat berdampak luas bagi daerah-daerah, tak terkecuali Maluku. Maluku, menjadi daerah dengan kualifikasi kemiskinan,” terangnya.
Dia memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tingkat pengangguran di Maluku berada urutan ke 26 se-Indonesia.
Tentunya, dengan kebijakan efisiensi yang menyasar sektor pembangunan dan ekonomi semakin memperparah kondisi kemiskinan di Maluku.
“Kemiskinan kita semakin tinggi,” sambutnya.
Efisiensi sangat berdampak pada infrastuktur Maluku. DAK pembangunan dan sektor ekonomi juga kena efisiensi. Tingkat pengangguran kita di urutan ke 26 se-Indonesia, berdasarkan data BPS.
Oleh karena itu, perlu ada ide dan gagasan terbaik dari semua elemen masyarakat termasuk pers di Maluku agar dapat direkomendasikan ke pemerintah terkait kondisi Maluku ditengah kebijakan efisiensi.
“Dari hasil dialog ini, poin-poinnya akan menjadi rekomendasi dan disampaikan kepada Pempus, Pemda dan pemerintah kabupaten/kota,” ungkapnya.
Ketua DPRD Maluku itu berharap, kegiatan dialog bisa menemukan solusi untuk kepentingan rakyat di Maluku. Menjadi harapan bersama dan dialog agar menemukan solusi untuk kepentingan rakyat Maluku.***
Komentar