AMBON, BABETO.ID – Polemik terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa terus mendapat perhatian. Di tengah aksi dan tuntutan yang meminta persoalan tersebut didalami, muncul pula suara yang menilai polemik LHKPN mulai bergeser menjadi kegaduhan politik.
Wakil Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Wandri Makassar, menilai aksi yang terus membawa isu LHKPN sudah mulai tidak wajar.
“Demo sudah tidak wajar, kita sudah tahu warnanya,” kata Wandri Makassar, Sabtu (26/9/2026).
Menurut Wandri, jika terdapat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan persoalan tersebut untuk kepentingan lain, maka hal itu pada akhirnya akan terungkap dengan sendirinya.
“Kalau dibiarkan saja, kalau yang ditunggangi biasanya tidak bertahan lama. Kalau bertahan lama, pasti ketahuan dan terbuka sendiri siapa sutradaranya,” ujarnya.
Wandri juga menyampaikan dukungannya kepada Hendrik Lewerissa sebagai Gubernur Maluku. Ia menilai berbagai tudingan terhadap gubernur tidak seharusnya membuat situasi Maluku terus berada dalam suasana gaduh.
“Sampai kapan pun difitnah, Gubernur Hendrik itu gubernur kita semua orang Maluku. Gubernur HL masih dicintai 90 persen rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan LHKPN sebelumnya telah mendapatkan sejumlah penjelasan dari pemerintah. Karena itu, menurutnya, apabila isu tersebut terus digulirkan tanpa memperhatikan penjelasan yang sudah disampaikan, publik patut mempertanyakan tujuan di baliknya.
“Persoalan LHKPN sudah selesai dan banyak sudah penjelasan. Tapi kalau masih terus mau digoreng, itu berarti ada maksud dan tujuan tertentu,” tegas Wandri.
Sebelumnya, Pemprov Maluku menjelaskan bahwa sejumlah aset tidak bergerak yang baru tercantum dalam LHKPN terbaru bukan berarti diperoleh setelah Hendrik Lewerissa menjabat sebagai gubernur. Pemprov menyebut terdapat aset yang belum tercantum dalam laporan 2024 karena persoalan pengisian administrasi, kemudian dimasukkan dalam laporan terbaru melalui proses bersama Inspektorat.
Di sisi lain, polemik tersebut juga masih mendapat sorotan dari kelompok masyarakat. Pada 24 September 2026, Aliansi Pemuda Intelektual (API) Maluku menggelar aksi di DPRD Maluku dan meminta lembaga legislatif mendalami perubahan nilai LHKPN Gubernur Hendrik Lewerissa.
Wandri mengatakan Pemuda Muhammadiyah Maluku juga sedang mempersiapkan aksi sebagai bentuk dukungan terhadap Hendrik Lewerissa.
“Kami lagi mempersiapkan diri untuk turun juga aksi demonstrasi, tapi untuk membela Gubernur HL. Kami tidak mau Maluku ini dibuat gaduh terus, karena kalau gaduh terus yang rugi masyarakat banyak,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, situasi politik yang terus diwarnai kegaduhan dikhawatirkan dapat mengganggu perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan perekonomian daerah.
“Kalau pembangunan dan perekonomian terhambat karena kegaduhan, bukan mereka yang segelintir itu yang bertanggung jawab. Masyarakat banyak yang akan merasakan dampaknya,” katanya.
Wandri bahkan menduga kegaduhan yang terus berlangsung dapat menjadi bagian dari kepentingan pihak tertentu untuk mengganggu jalannya pemerintahan.
“Mereka sengaja buat gaduh supaya pemerintahan ini tidak bisa berbuat untuk rakyat, dan memang itu skenario yang dibuat dan diharapkan mereka,” tutupnya.***
Komentar