AMBON, BABETO.ID — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membuka secara resmi Musyawarah Besar (Mubes) IV Latupati Maluku di Baileo Oikumene, Ambon, pada Jumat (16/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Lewerissa mengajak seluruh raja dan kepala pemerintahan negeri adat memperkuat peran dalam menjaga kerukunan antarnegeri, menyelesaikan persoalan adat, serta mendukung pembangunan daerah.
Lewerissa menegaskan, Mubes IV Latupati Maluku menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kepengurusan sekaligus memperkuat tanggung jawab para pemimpin adat terhadap masyarakat di negeri masing-masing.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam musyawarah, tetapi jangan sampai meninggalkan perpecahan,” tegas Lewerissa dalam sambutannya.
Sebagai Upulatu Maluku, ia mengingatkan para pemimpin adat agar senantiasa dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan kesulitan warga, serta memberikan ruang kepada generasi muda untuk terlibat dalam kehidupan negeri.
Menurutnya, kehormatan seorang raja tidak hanya ditentukan oleh gelar dan kedudukan adat, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya.
Lewerissa juga meminta Latupati Maluku berperan aktif memfasilitasi penyelesaian konflik batas wilayah dan petuanan antarnegeri yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Ia menekankan, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan kebijaksanaan, keterbukaan, dialog konstruktif, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hukum adat yang relevan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan biarkan persoalan batas petuanan merusak hubungan antarnegeri,” ujarnya.
Selain persoalan adat, Lewerissa mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki kerentanan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, hingga kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, Latupati diharapkan ikut meningkatkan kesadaran masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Di bidang pembangunan, Lewerissa mengajak para pemimpin adat mendukung sejumlah agenda strategis Maluku, di antaranya perjuangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan, pengembangan Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub, serta pemanfaatan Bendungan Way Apu untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap, pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, pelestarian lingkungan, dan perlindungan kepentingan negeri-negeri di Maluku.
Mubes IV Latupati Maluku tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Sadiah Uluputy, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kota Ambon, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, Sekretaris Kota Ambon, Bupati Maluku Tengah, Ketua dan pengurus Latupati Maluku, pimpinan OPD, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi, serta para Upulatu dan Inalatu peserta musyawarah.***
Komentar