AMBON, BABETO.ID – Pemuda Muhammadiyah Maluku mendorong penguatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) sekaligus peningkatan kapasitas dan serapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi pengembangan Blok Masela.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Menghadapi Tenaga Kerja Asing di Blok Masela” yang digelar Pemuda Muhammadiyah Maluku di Media Caffe Graha Ambon Ekspres, Sabtu (19/9/2026).
Diskusi menghadirkan narasumber dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku.
Forum tersebut membahas kesiapan pemerintah dan masyarakat Maluku menghadapi meningkatnya investasi serta mobilitas tenaga kerja asing seiring pengembangan Blok Masela.
Dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, Kepala Seksi Izin Tinggal Orang Asing, Iskandar, menjelaskan bahwa tugas keimigrasian tidak sebatas memberikan pelayanan, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing serta penegakan hukum keimigrasian.
“Imigrasi mempunyai tugas tentang pelayanan keimigrasian, pengawasan keimigrasian dalam penegakan hukum, serta meningkatkan pembangunan nasional,” jelas Iskandar dalam paparannya.
Menurut Iskandar, pengawasan terhadap orang asing menjadi salah satu fungsi penting keimigrasian, termasuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, pelayanan dan pengawasan keimigrasian di Maluku dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi sesuai wilayah kerja masing-masing.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon melayani Pulau Ambon dan sejumlah wilayah lainnya, sedangkan Kantor Imigrasi Kelas II Tual memiliki wilayah kerja di kawasan tenggara Maluku.
Dalam konteks Blok Masela, Iskandar menyebut kawasan tersebut berada dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tual.
“Kalau kita bicara wilayah Blok Masela, itu Kantor Imigrasi Kelas II Tual, karena wilayah Blok Masela berada di luar wilayah kerja Kantor Imigrasi Ambon,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan adanya wacana menghadirkan kantor atau layanan keimigrasian di sekitar wilayah Blok Masela.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi relevan seiring meningkatnya aktivitas investasi dan mobilitas orang asing di kawasan tersebut.
Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Disnakertrans Provinsi Maluku, Hani Kakirisa, menilai kesiapan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian sejak awal sebelum aktivitas investasi Blok Masela berkembang semakin besar.
Hani mengingatkan agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton ketika investasi berskala besar mulai berjalan.
“Kita harus mengantisipasi sehingga tidak seperti di Morowali, tidak seperti di Weda,” katanya.
Ia mengapresiasi langkah Pemuda Muhammadiyah Maluku yang mengangkat isu TKA dan kesiapan tenaga kerja lokal melalui diskusi publik.
“Pemuda Muhammadiyah Maluku ini cerdas dalam melihat sesuatu ke depan dan bisa mengantisipasinya dari awal,” ujar Hani.
Menurut Hani, keberadaan Blok Masela di wilayah Maluku harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.
Ia menyebut tingkat pengangguran di Provinsi Maluku masih berada pada angka 5,80 persen. Karena itu, investasi Blok Masela diharapkan turut memberikan kontribusi terhadap penurunan angka pengangguran tersebut.
Memang betul Blok Masela ada di Maluku, tetapi kalau tidak dikelola dengan baik atau tidak memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat Maluku, tentu menjadi persoalan.
“Kita semua sepakat ketika Blok Masela hadir di Provinsi Maluku, dia harus menurunkan angka pengangguran kita,” tegasnya.
Di sisi lain, Hani mengakui bahwa keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek berskala besar, khususnya sektor minyak dan gas, tidak sepenuhnya dapat dihindari.
Menurutnya, kebutuhan terhadap tenaga ahli dengan keterampilan dan teknologi tertentu dapat menjadi salah satu alasan penggunaan TKA.
“Kita tidak bisa pungkiri dengan hadirnya Blok Masela yang bergerak di bidang migas, misalnya di bidang teknologi, kita juga membutuhkan tenaga kerja asing yang memiliki skill,” jelasnya.
Namun, keberadaan TKA diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan tenaga ahli. Hani menekankan pentingnya transfer teknologi dan pengetahuan sehingga tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja lokal Maluku, dapat memperoleh peningkatan kapasitas.
“Tujuannya juga untuk mengisi kekosongan jabatan yang memiliki skill, memberikan dampak investasi di Indonesia, serta adanya transfer teknologi sehingga kehadiran orang asing dapat memberikan pengetahuan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal,” pungkasnya.
Diskusi publik yang digelar Pemuda Muhammadiyah Maluku tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat perhatian terhadap kesiapan daerah menghadapi pengembangan Blok Masela.
Selain aspek pengawasan terhadap TKA, pembahasan juga menempatkan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sebagai bagian penting agar masyarakat Maluku memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proyek investasi yang berkembang di daerahnya.
Dengan demikian, pengembangan Blok Masela tidak hanya dipandang dari besarnya investasi, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu membuka kesempatan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, mendorong transfer teknologi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku.***
Komentar