SBB, BABETO.ID, – Polemik mencuat di Kabupaten Seram Bagian Barat setelah beredar surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah kepada pimpinan dan anggota DPRD setempat untuk menjemput istri Bupati di Dermaga Feri Waifirit.
Surat bernomor 100.10-4.2/2026 itu disebut ditujukan kepada Ketua DPRD SBB beserta seluruh anggota dewan. Dalam isi surat, para legislator diminta menyambut kedatangan Ny. Yeni Robayani Asri yang juga menjabat Ketua TP-PKK.
Kebijakan tersebut langsung menuai sorotan publik. Sejumlah warga menilai permintaan itu tidak lazim dan berpotensi merendahkan marwah lembaga legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“DPRD memiliki tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Bukan menjalankan urusan pribadi pejabat,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Sorotan juga mengarah kepada pemerintah daerah, sebab surat tersebut dianggap tidak mungkin keluar tanpa sepengetahuan pimpinan daerah. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya campur tangan eksekutif terhadap lembaga legislatif.
Secara aturan, DPRD merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, keterlibatan anggota dewan dalam agenda penjemputan keluarga kepala daerah dipandang tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas.
Selain itu, sejumlah pengamat menilai penggunaan perangkat birokrasi untuk kepentingan di luar urusan pemerintahan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.
Masyarakat pun meminta Bupati SBB segera memberikan penjelasan terbuka agar polemik ini tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik terhadap hubungan eksekutif dan legislatif di daerah tersebut.
Hingga informasi ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait surat yang beredar itu.***
Komentar