AMBON, BABETO.ID – Ancaman kenaikan muka air laut mulai menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku. Hasil kajian yang dipaparkan dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut mencatat sekitar 49 ribu penduduk, 16 fasilitas kesehatan, 27 bangunan sekolah, serta lebih dari 31 ribu hektare kawasan di Maluku berpotensi terdampak.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut. Pemerintah Provinsi Maluku pun didorong memperkuat perencanaan pembangunan yang mampu mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama terhadap masyarakat pesisir dan layanan dasar.
Hal tersebut dibahas dalam Dialog Kebijakan Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Provinsi Maluku, yang digelar Pemprov Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Ambon, Jumat (25/9/2026).
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, melalui sambutan yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, mengatakan kondisi geografis Maluku menghadirkan tantangan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah yang didominasi wilayah daratan.
Maluku memiliki sekitar 92,4 persen wilayah laut dan 7,6 persen daratan. Kondisi tersebut membuat kehidupan masyarakat sangat berkaitan dengan kawasan pesisir, mulai dari permukiman, mata pencaharian hingga akses terhadap berbagai layanan dasar.
Data BPS 2023 mencatat terdapat 1.040 desa di Maluku yang berada di kawasan pesisir.
“Pemerintah Provinsi Maluku terus mendorong agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada masalah hari ini, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko masa depan,” ujar Sadali.
Menurutnya, menghadapi kenaikan muka air laut tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir.
Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk penyesuaian tata ruang dan desain infrastruktur, penguatan pelayanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Saya berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk mengintegrasikan kajian kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah,” katanya.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard juga menyoroti besarnya dampak yang dapat ditimbulkan kenaikan muka air laut terhadap masyarakat dan hasil pembangunan.
“Kita bukan sedang bicara tentang air yang naik beberapa sentimeter. Kita berbicara tentang sekolah, puskesmas, rumah, mata pencaharian, dan capaian pembangunan yang telah kita capai bertahun-tahun,” jelas Ruddyard.
Dalam merespons potensi risiko tersebut, terdapat tiga langkah strategis yang perlu diperkuat, yakni mengendalikan faktor yang dapat meningkatkan risiko, memperkuat perlindungan ekosistem pesisir, serta memastikan kebijakan adaptasi disusun berdasarkan data dan kajian.
Pengelolaan air tanah dan kawasan pesisir menjadi salah satu bagian dari upaya mengendalikan risiko. Sementara itu, perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove dinilai penting karena dapat berfungsi sebagai salah satu benteng alami terhadap dampak perubahan lingkungan.
Bappenas dalam dialog tersebut juga memperkenalkan buku “Kenaikan Muka Air Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif.”
Buku tersebut menyajikan analisis berbasis data melalui Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu (SEPAKAT), dengan menggabungkan informasi wilayah yang berpotensi terdampak kenaikan muka air laut dan kondisi sosial ekonomi masyarakat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam memasukkan risiko sosial ekonomi akibat kenaikan muka air laut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun penataan ruang.
Dialog kebijakan tersebut turut didukung SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Program Kemitraan Australia–Indonesia.
Counsellor Governance and Human Development Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Joanna O’Shea, mengatakan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki keterkaitan erat antara risiko iklim dan keberlanjutan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang didukung bukti dan data yang kuat. Melalui Program SKALA, Australia mendukung penguatan pemanfaatan data, perencanaan, penganggaran, tata kelola pemerintahan, serta penyediaan layanan dasar yang inklusif.
Pemprov Maluku berharap dialog tersebut menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kajian risiko kenaikan muka air laut ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Dengan ancaman yang berpotensi menyentuh puluhan ribu penduduk, fasilitas kesehatan, sekolah dan kawasan pesisir, kenaikan muka air laut menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perencanaan jangka panjang dan langkah adaptasi yang terukur.***
Komentar