AMBON, BABETO.ID – Dewan Pengurus Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Maluku menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam menertibkan aktivitas pertambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.
DPD IMM menilai langkah yang diambil pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak tertata.
Ketua Umum DPD IMM Maluku, M. Saleh Souwakil, mengatakan pengelolaan kawasan Gunung Botak perlu dilakukan secara terukur dan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara baik berpotensi menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat.
Ia menilai berbagai dampak seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, hingga persoalan sosial dapat muncul apabila aktivitas tambang berjalan tanpa pengawasan yang jelas.
“Persoalan di Gunung Botak tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026).
DPD IMM Maluku juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menata aktivitas pertambangan agar lebih tertib dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, IMM menanggapi isu yang berkembang terkait anggapan bahwa Gubernur Maluku menghindari massa aksi. Menurut mereka, pada saat aksi berlangsung, gubernur sedang menjalankan agenda pemerintahan di luar daerah.
IMM menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab.
Di sisi lain, organisasi tersebut juga mengingatkan agar berbagai gerakan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat benar-benar berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Menurut IMM, berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat aktivitas tambang ilegal, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga persoalan keamanan, perlu menjadi perhatian bersama agar tidak terus berulang di masa mendatang.***
Komentar