AMBON, BABETO.ID – Ketua DPP IMM Bidang Maritim, Abubakar Mahu, menilai tuduhan yang menyebut Hendrik Lewerissa tidak memperhatikan umat Islam sebagai narasi yang tidak berdasar dan mencerminkan pola pikir tidak terdidik.
Menurut Mahu, pernyataan tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat Maluku yang selama ini hidup dalam semangat toleransi dan persaudaraan.
“Menuduh Gubernur tidak memperhatikan umat Islam adalah pikiran kerdil dan tidak terdidik. Kritik itu sah dalam demokrasi, tetapi jangan memutarbalikkan fakta dan membangun opini yang menyesatkan,” tegas Mahu.
Ia menilai, selama kepemimpinan HL, berbagai agenda kolaborasi lintas agama terus dibangun, termasuk dengan tokoh-tokoh Islam di Maluku. Karena itu, narasi diskriminatif dinilai tidak mencerminkan realitas pemerintahan yang berjalan.
Mahu juga mengingatkan bahwa Maluku memiliki kearifan lokal pela-gandong dan budaya hidup baku sayang yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan di tengah perbedaan agama dan budaya.
“Kita jangan mudah terprovokasi. Demokrasi bukan ruang untuk menyebarkan informasi yang tidak benar,” ujarnya.
Sebagai anak muda Maluku, Mahu menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen perjuangan Gubernur HL dalam memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk mendorong Maluku sebagai Provinsi Kepulauan melalui penguatan kebijakan MIP serta RUU Daerah Kepulauan yang nantinya akan dibahas di DPR.
Ia juga menyoroti capaian Gubernur Maluku yang menjadi salah satu kepala daerah di Indonesia yang dipercaya sebagai narasumber dalam forum internasional.
“Ini sangat luar biasa dan membanggakan. Artinya, Gubernur kita memiliki kapasitas dan kualitas kepemimpinan yang diakui, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahu meminta aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap oknum yang sengaja memainkan isu SARA demi kepentingan tertentu.
“Maluku butuh kerja nyata dan kolaborasi, bukan narasi yang memecah belah,” pungkasnya.***
Komentar