MALUKU, BABETO.ID – Langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang berencana membentuk lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru dinilai sebagai salah satu terobosan strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya unggulan Maluku sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan usaha yang lebih profesional dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rencana pembentukan lima BUMD tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dalam mendorong lahirnya mesin-mesin ekonomi baru yang mampu mengelola potensi perikanan, kelautan, perkebunan, pemanfaatan aset daerah, serta sektor-sektor strategis lainnya.
Apabila terealisasi dengan tata kelola yang baik, kebijakan ini diyakini akan memperkuat kemandirian fiskal daerah, membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Maluku.
Apresiasi terhadap langkah Gubernur Hendrik itu datang dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku.
Bendahara PW Pemuda Muhammadiyah Maluku, Lukman Rumbori, menilai pembentukan lima BUMD merupakan kebijakan yang visioner dan menjadi harapan baru bagi kebangkitan ekonomi Maluku.
“Kami memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Hendrik Lewerissa atas rencana pembentukan lima BUMD baru. Ini merupakan langkah yang luar biasa dan menjadi harapan baru bagi kebangkitan ekonomi serta peningkatan PAD Maluku,” ujar Lukman.
Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, perkebunan, serta aset daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal.
Karena itu, kehadiran BUMD di sektor-sektor strategis akan mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing daerah, dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Lukman berharap salah satu BUMD nantinya difokuskan pada sektor perikanan.
Menurutnya, BUMD tersebut dapat mengelola rantai pasok hasil laut, menyediakan fasilitas cold storage, mengembangkan industri pengolahan, hingga memperluas akses pemasaran dan ekspor, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Maluku.
Meski memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Gubernur Hendrik, Pemuda Muhammadiyah Maluku mengingatkan agar pembentukan BUMD didasarkan pada kajian bisnis yang matang, menerapkan prinsip good corporate governance, serta mengedepankan profesionalisme dalam penunjukan direksi dan komisaris agar tujuan peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat terwujud.
Versi ini membuat fokus pembaca sejak awal tertuju pada Gubernur Hendrik Lewerissa sebagai penggagas kebijakan, sedangkan Pemuda Muhammadiyah Maluku hadir sebagai pihak yang memberikan apresiasi pada paragraf ketiga sehingga alur berita terasa lebih kuat dan natural.***
Komentar