AMBON, BABETO.ID – Proyek air bersih di Pulau Haruku, Maluku, kembali menjadi sorotan. Kejaksaan Maluku diminta memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk mantan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Permintaan tersebut muncul melalui kolom komentar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang membahas dugaan persoalan proyek dan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Provinsi Maluku melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Dilansir dari akun TikTok Malona pada Kamis (3/9/2026), unggahan tersebut menggunakan keterangan “Korupsi PT. SMI di Maluku”.
Dalam unggahan itu disebutkan bahwa pada 2020, Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail mengajukan pinjaman untuk program PEN senilai Rp700 miliar kepada PT SMI dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
“Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Murad Ismail mengajukan pinjaman untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp700 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Dari pengajuan tersebut, PT SMI menyetujui pinjaman sebesar Rp683 miliar, yang disahkan melalui penandatanganan kontrak pada 27 Oktober 2020,” tulis akun tersebut.
Unggahan itu kemudian mendapat komentar dari akun TikTok @Farit Attamimi yang meminta agar seluruh pihak yang berkaitan diperiksa.
“Priksa semua yg terlibat termasuk MI,” tulisnya.
Singkatan “MI” dalam komentar tersebut diduga merujuk kepada Murad Ismail. Dugaan tersebut muncul karena unggahan yang dikomentari menampilkan foto dan nama Murad Ismail, sementara Murad Ismail juga kerap disebut dengan inisial MI.
Namun, komentar tersebut merupakan permintaan dari pengguna media sosial dan bukan bukti bahwa Murad Ismail terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, pemeriksaan terhadap seseorang perlu didasarkan pada kepentingan penyelidikan dan bukti yang ditemukan aparat penegak hukum.
Sorotan terhadap proyek air bersih di Pulau Haruku pun diharapkan dapat ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban proyek.
Dengan demikian, jika terdapat dugaan penyimpangan, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dapat dimintai keterangan secara objektif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.***
Komentar