AMBON, BABETO.ID – Pemuda Muhammadiyah Maluku menyatakan sikap tegas mendukung pemindahan lokasi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ke Pulau Ambon.
Wakil Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, Hasan Warang, kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026), menegaskan bahwa keputusan pemindahan tersebut bukanlah keinginan pribadi Gubernur Hendrik Lewerissa.
“Pemindahan Itu berdasarkan kajian teknis dan ilmiah, termasuk rekomendasi dari World Bank,” kata Warang.
Menurut Hasan, gubernur pada prinsipnya menginginkan pembangunan infrastruktur strategis tersebut tetap berada di wilayah Maluku, tanpa mempersoalkan lokasi selama memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya yakin gubernur menginginkan pembangunan itu di mana saja, asal masih di wilayah Maluku dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, komitmen Gubernur Hendrik untuk membangun Pulau Seram, khususnya di SBB, tidak perlu diragukan.
Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari berbagai langkah konkret yang telah dilakukan, termasuk mengajak Bupati SBB, Asri Arman, melakukan kunjungan kerja ke Jepang dalam rangka membuka peluang kerja sama dan investasi.
“Itu bukti nyata bahwa gubernur punya komitmen membangun Pulau Seram. Jadi kalau ada yang menuduh gubernur tidak menginginkan pembangunan di Seram, itu salah besar dan sudah masuk dalam kategori fitnah yang sangat keji,” tegasnya.
Pemuda Muhammadiyah Maluku juga mengingatkan agar polemik terkait pemindahan MIP tidak dipolitisasi atau dijadikan alat untuk membangun opini yang tidak berdasar.
Organisasi kepemudaan tersebut menilai, proyek strategis seperti MIP harus dilihat dalam perspektif jangka panjang, berbasis kajian akademik, pertimbangan teknis, konektivitas logistik, serta efisiensi distribusi barang.
Menurut mereka, pembangunan pelabuhan terintegrasi memiliki peran vital dalam menekan biaya logistik, memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku secara menyeluruh.
“Kita harus melihat ini sebagai strategi pembangunan daerah. Kalau hasil kajian menyebut Ambon lebih layak secara teknis dan ekonomi, maka itu harus dihormati. Tujuannya bukan untuk kepentingan satu wilayah, tetapi untuk kemajuan Maluku secara keseluruhan,” pungkasnya.***
Komentar