MALUKU TENGGARA, BABETO.ID – Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menggelar diskusi publik terkait kesiapan daerah menghadapi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP), yang diproyeksikan menjadi pusat ekonomi maritim di kawasan Timur Indonesia.
Diskusi yang berlangsung di Cafe Radja Resto pada Senin (16/3/2026) itu mengangkat tema “Kesiapan Maluku Tenggara Menghadapi Maluku Integrated Port (MIP)”. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak guna menyelaraskan pandangan terkait dampak dan peluang dari pembangunan pelabuhan tersebut.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan itu, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sekaligus Sekretaris Bappelitbangda Malra, Ketua Komisi II DPRD Malra Benediktus Rejaan, S.Hut., M.Si., serta akademisi dari Politeknik Perikanan Negeri Tual, Bang Malik Serang.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan pemerintah daerah menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis agar pembangunan MIP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita fokus pada perencanaan terpadu, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sektor perikanan sebagai sektor utama yang akan terdampak positif dari pembangunan pelabuhan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Malra, Benediktus Rejaan, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat lokal, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.
“Kita tidak boleh sampai pembangunan pelabuhan ini hanya menguntungkan pihak luar. Masyarakat pesisir dan nelayan harus menjadi pelaku utama, sehingga diperlukan regulasi yang jelas serta pengawasan yang ketat,” ujarnya.
Di sisi lain, akademisi Politeknik Perikanan Negeri Tual, Bang Malik Serang, menyampaikan bahwa kehadiran MIP harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan daerah.
“Dengan akses pasar yang lebih baik melalui MIP, kita bisa mengembangkan pengolahan perikanan yang lebih modern dan memasarkan produk hingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” jelasnya.
Sebagai penyelenggara, Pemuda Muhammadiyah Maluku Tenggara menyatakan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara berbagai pemangku kepentingan dalam menyikapi pembangunan MIP.
Hasil diskusi tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembangunan ke depan.***
Komentar