AMBON, BABETO.ID – Pemerintah Provinsi Maluku terus mematangkan program hilirisasi ubi kayu di Kabupaten Buru Selatan (Bursel) sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membuka Rapat Koordinasi Hilirisasi Ubi Kayu Kabupaten Buru Selatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Senin (3/8/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Maluku bersama Menteri Pertanian dan Bupati Buru Selatan terkait rencana pengembangan hilirisasi ubi kayu di daerah tersebut.
Dalam arahannya, Sadali menegaskan pentingnya memastikan kesiapan lahan, dukungan masyarakat, serta kesiapan petani sebelum program investasi tersebut direalisasikan.
Menurutnya, kepastian lahan menjadi salah satu faktor utama untuk memberikan rasa aman kepada investor sekaligus mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
“Yang paling penting adalah lahan harus benar-benar clear and clean, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Sadali.
Ia mengingatkan agar persoalan sengketa lahan yang pernah terjadi di Maluku tidak kembali muncul dan menghambat investasi.
Sadali menyebut keberhasilan program hilirisasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, petani, investor, dan seluruh pemangku kepentingan.
Maluku sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan ubi kayu. Berdasarkan data yang disampaikan, luas panen ubi kayu di Maluku mencapai sekitar 1.875 hektare dengan produksi sekitar 42.027 ton.
Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan melalui pembangunan industri hilir sehingga komoditas pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
“Program ini bukan hanya berbicara soal pertanian, tetapi juga tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sadali menambahkan, apabila kebutuhan lahan mencapai sekitar 12 ribu hektare, maka program tersebut berpotensi menciptakan puluhan ribu lapangan pekerjaan, ditambah dampak ekonomi ketika industri pengolahan mulai beroperasi.
Sementara itu, Bupati Buru Selatan, La Hamidi, mengatakan pihaknya telah melakukan persiapan program tersebut selama kurang lebih lima bulan bersama Kementerian Pertanian, PTPN, PT Agrinas, dan Bappenas.
La Hamidi mengatakan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh program hilirisasi ubi kayu yang dinilai dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong perekonomian daerah.
“Ini merupakan gagasan besar Bapak Gubernur Maluku untuk membangun ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mendukung penuh kebijakan tersebut,” ujar La Hamidi.
Ia menyebut kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan saat ini telah mencapai sekitar 75 persen dan akan terus dimatangkan, terutama terkait kepastian lahan sebagaimana arahan Kementerian Pertanian.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buru Selatan beserta jajaran, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) atau yang mewakili, Staf Ahli Gubernur Maluku, para Asisten Sekda Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, serta Kepala Bapenda Provinsi Maluku.***
Komentar