AMBON, BABETO.ID – Tudingan terhadap kiprah Anggota DPD RI asal Maluku, Letjen TNI (Purn) Nono Sampono, yang disampaikan Koordinator Wilayah VII Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) M. A Ramadan Tuhulelu Namun tidak tepat dan penulis dianggap kurang memiliki data dan informasi serta tidak memahami alur kerja.
“Tudingan tersebut tidak tepat dan penulis dianggap kurang memiliki data dan informasi serta tidak memahami alur kerja DPD RI,” kata staf Ahli Nono Sampono, Paman Nurlete, pada Kamis (21/8).
Ia mengatakan bahwa artikel yang dipublikasikan di media online IndoMedia.Com, pada 18 Agustus 2025 dengan judul, Nono Sampono Dinilai Gagal Kawal Lautan Maluku, dianggap keliru.
“Saya menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas pandangan dan masukan tersebut karena kebebasan menyampaikan pendapat,” ujarnya.
Menurut Nurlete, dua periode yang lalu (2014-2019 dan 2019/2024) Pak Nono berada di Komite I. Tidak membidangi sektor perikanan dan kelautan. Namun demikian isu-isu strategis terkait dengan kelautan Maluku, tetap diperjuangkan.
“Pak Nono justru masuk ke wilayah strategis. Beliau memperjuangkan Undang-Undang Daerah Kepulauan hingga tiga periode berturut-turut, meski selalu berhadapan dengan penolakan pemerintah pusat. Itu menunjukkan komitmen dan konsistensi perjuangannya,” ucapnya.
Selain itu, Pak Nono juga ikut mengusulkan dan mendorong Ambon New Port atau sekarang disebut Pelabuhan Terpadu sebagai simpul Logistik di Indonesia Timur juga proyek raksasa Blok Masela benar-benar dikerjakan secara on shore sehingga manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan oleh daerah dan masyarakat Maluku.
Dilain sisi kata Nurlete, Industri di Kawasan Timur Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan kawasan barat. Dengan demikian, Industri Kelauatan dan Perikanan di Maluku hingga kini terkendala dengan kebutuhan pasokan listrik.
Maluku tidak mendapatkan manfaat. Justru hasil ikan diperairan Maluku di proses di daerah lain.
Termasuk program penangkapan ikan terukur khususnya penangkapan ikan oleh kapal kapal diatas 30 GT yang memperbolehkan transfer muat di laut, sangat merugikan Maluku.
“Kalau industri perikanan tidak berjalan maksimal, salah satu sebabnya adalah dukungan listrik yang belum memadai. Pak Nono sudah membicarakan ini sejak lama, bukan baru sekarang,” tegasnya.
Memasuki periode ketiganya di DPD RI (2025–2029), Nono kini duduk di Komite II yang memang membidangi urusan teknis perikanan, kelautan, industri, hingga perhubungan.
Kondisi ini, menurut Nurlete, membuat ruang gerak Nono dalam memperjuangkan isu-isu kelautan jauh lebih luas dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan Maluku.
“Baru periode ini beliau resmi menangani sektor kelautan. Jadi sangat tidak tepat kalau ada yang mengatakan beliau tidak konsisten sejak dulu. Bahkan saat belum masuk Komite II pun, isu-isu kelautan sudah beliau perjuangkan,” imbuh Nurlete.
Salah satu contohnya adalah pertemuan Nono dengan jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku serta kunjungannya ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon.
Dalam forum itu, Nono mendorong agar status pelabuhan tersebut ditingkatkan menjadi Pelabuhan Samudra, sehingga bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi maritim.
Nurlete juga mengingatkan publik agar memahami bahwa isu kelautan tidak sebatas berbicara soal ikan atau kapal nelayan. Spektrum kelautan, kata dia, mencakup logistik, industri, energi, keamanan, dan hubungan antar wilayah.
“Jadi kalau ada yang bilang Pak Nono tidak konsen, itu tidak tepat. Bicara kelautan itu luas sekali. Saat belum di Komite II saja beliau sudah berjuang, apalagi sekarang ketika sudah di komite yang bersentuhan langsung dengan sektor teknis,” ujarnya.
Nurlete mengajak oknum – oknum tertentu agar lebih cermat dalam menyampaikan kritik.
“Kritik itu perlu, tapi harus didukung dengan data dan informasi. Jangan hanya melihat permukaan lalu menuding dan menghakimi. Sebaiknya banyak membaca, menggali informasi, dan memahami ruang kerja publik,” tegasnya.
Bagi Nurlete, pengabdian Pak Nono Sampono di Senayan tidak semata persoalan politik, melainkan komitmen jangka panjang untuk menjadikan Maluku sebagai poros maritim Indonesia.***
Komentar