AMBON, BABETO.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa penetapan Pulau Ambon sebagai lokasi pembangunan Maluku Integrated Port (MIP) didasarkan pada kajian ilmiah yang dilakukan oleh Bank Dunia, bukan keputusan politik atau keberpihakan wilayah tertentu.
Dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, pada Kamis (26/2/2026), Gubernur menjelaskan bahwa penentuan lokasi MIP merupakan hasil pra-studi dan studi kelayakan oleh lembaga internasional tersebut, bukan kajian internal Pemerintah Provinsi Maluku.
Ia juga meluruskan informasi yang berkembang terkait anggapan bahwa pemilihan Ambon menunjukkan ketidakpedulian terhadap wilayah lain, khususnya Pulau Seram. Menurutnya, keputusan tersebut murni berdasarkan data dan pertimbangan teknis.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjutnya, hanya berperan secara partisipatif, seperti melakukan komunikasi dengan masyarakat terdampak, memfasilitasi negosiasi lahan, serta membentuk tim pendamping. Sementara pembiayaan proyek tidak menggunakan APBD karena keterbatasan fiskal daerah.
“Pulau Ambon dinilai paling ideal karena didukung infrastruktur yang relatif siap, menjadi pusat pasar terbesar di Maluku, serta memiliki konektivitas langsung dengan pelabuhan dan bandara,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, pembangunan MIP di lokasi yang jauh dari pusat distribusi berpotensi menimbulkan double handling yang meningkatkan biaya logistik dan menurunkan daya saing produk.
Gubernur mengakui bahwa sebelumnya terdapat gagasan pembangunan MIP di wilayah Wasarissa sebagai upaya pemerataan ekonomi.
Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus tetap mengacu pada hasil kajian ilmiah.
“Visinya baik, tetapi jika kajian menunjukkan belum waktunya, maka harus diterima secara objektif,” tegasnya.
Terkait isu penandatanganan MoU di Osaka, Jepang, Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku bukan pihak dalam kesepakatan tersebut.
Kehadirannya bersama Bupati Seram Bagian Barat hanya sebagai saksi penandatanganan antara dua perusahaan swasta untuk pra-studi kelayakan.
Saat ini, proyek MIP mendapat pendampingan dari Bappenas yang memfasilitasi kerja sama dengan Bank Dunia, termasuk memastikan kesiapan teknis dan pencatatan dalam skema pembiayaan internasional.
Gubernur berharap MIP dapat masuk dalam daftar proyek nasional agar mendapat dukungan penuh pemerintah pusat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi ke Maluku.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah memilih langkah berbasis kajian ilmiah demi memastikan pembangunan MIP berjalan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.***
Komentar