AMBON, BABETO.ID – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,2 miliar dari aktivitas perdagangan di Pasar Mardika menuai sorotan tajam. DPD KNPI Maluku menilai angka tersebut tidak berpijak pada kondisi riil di lapangan, terutama karena rendahnya tingkat keterisian pedagang.
Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPD KNPI Maluku, Jamaludin Mahulette, menyebut bahwa jumlah pedagang aktif saat ini baru sekitar 150 orang dari kebutuhan ideal kurang lebih 1.000 pedagang. Artinya, tingkat keterisian baru mencapai sekitar 15 persen.
“Kalau kita pakai logika sederhana, target Rp5,2 miliar itu mensyaratkan sekitar 1.000 pedagang aktif. Sementara yang ada baru 150 pedagang. Ini bukan sekadar sulit tercapai, tapi dari awal targetnya tidak berbasis data riil,” tegas Mahulette.
Menurutnya, persoalan utama Pasar Mardika bukan semata angka PAD, melainkan belum terbentuknya ekosistem perdagangan yang hidup di dalam pasar. Aktivitas jual beli justru lebih berkembang di luar area gedung, sementara bagian dalam pasar masih minim pengunjung.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan. Pedagang yang berada di dalam pasar tetap dibebani retribusi, namun tidak mendapatkan kepastian transaksi. Sebaliknya, pedagang di luar lebih diuntungkan karena berada di titik strategis pergerakan pembeli.
“Pedagang itu pelaku ekonomi, bukan objek kebijakan. Kalau tidak ada pembeli di dalam, maka wajar mereka memilih bertahan di luar,” ujarnya.
KNPI Maluku juga menyoroti defisit PAD yang telah mencapai sekitar Rp900 juta sejak awal tahun. Mahulette menilai hal ini sebagai dampak dari perencanaan yang terlalu menekankan target tanpa memperhitungkan okupansi dan dinamika transaksi.
Ia bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk “ilusi fiskal”, di mana target terlihat ambisius secara administratif, namun tidak memiliki daya capai di lapangan.
Dalam pandangannya, pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan dengan menjadikan aktivitas ekonomi sebagai fondasi utama, bukan sekadar mengejar PAD. Pembenahan harus difokuskan pada upaya menghidupkan kembali aktivitas di dalam pasar.
KNPI Maluku mendorong pemberian insentif bagi pedagang yang mau masuk ke dalam pasar, disertai pembenahan aspek keamanan dan kebersihan. Selain itu, pemerintah juga perlu mengarahkan arus pembeli agar masuk ke dalam gedung pasar, bukan hanya bertransaksi di luar.
“Kalau pedagang sudah masuk tapi pembeli tidak diarahkan, maka kondisi tidak akan berubah. Ini harus dilakukan bersamaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, penataan pedagang di luar pasar diminta dilakukan secara bertahap dan solutif, bukan dengan pendekatan represif. Tanpa alternatif yang layak, kebijakan justru berpotensi menimbulkan resistensi.
Mahulette menegaskan, keberhasilan kebijakan seharusnya tidak diukur dari besaran PAD semata, melainkan dari indikator dasar seperti meningkatnya jumlah pedagang aktif, kunjungan masyarakat, serta pertumbuhan transaksi.
“Kalau fondasinya kuat dan aktivitas ekonomi berjalan, maka PAD akan mengikuti. Tapi kalau hanya mengejar target tanpa perbaikan mendasar, defisit akan terus berulang,” pungkasnya.
Ia juga menilai pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sudah mencerminkan pembacaan yang lebih realistis. Namun, tantangan utama tetap pada konsistensi implementasi di lapangan.
“Ini soal keberanian menyesuaikan kebijakan dengan realitas. Kalau konsisten, Pasar Mardika bisa kembali jadi pusat ekonomi rakyat, bukan sekadar beban target,” tutupnya.***
Komentar