PANDEGLANG, BABETO.ID — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) dan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, pada Kamis (12/8).
Aksi yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung hingga malam hari. Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster berisi kecaman serta tuntutan terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait kerja sama pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan ke wilayah Pandeglang.
Koordinator Forum BEM Pandeglang, Rapiudin, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.
“Kami tidak datang untuk menciptakan kerusuhan, tapi untuk menyuarakan kebenaran dan aspirasi rakyat yang selama ini diabaikan,” ujar Rapiudin dalam orasinya.
Ia menilai kerja sama antara Pemkab Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan sampah lintas wilayah telah mengabaikan aspek lingkungan dan kesejahteraan warga lokal.
“Pemerintah daerah harus segera mengevaluasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kami mendesak agar perjanjian kerja sama ini dibatalkan dan digantikan dengan kebijakan yang lebih berkeadilan serta berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rapiudin menyoroti bahwa kerja sama serupa yang pernah dijalin dengan Kabupaten Serang saja sudah sulit dikelola.
Ia mempertanyakan mengapa Pemkab Pandeglang justru kembali membuka peluang kerja sama serupa dengan volume yang lebih besar dari Tangsel.
Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan utama:
1. Penolakan terhadap MoU pengiriman sampah antara Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangerang Selatan, yang dinilai mengabaikan dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat Pandeglang.
2. Kritik terhadap Bupati Pandeglang, yang dianggap lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dibandingkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kekecewaan terhadap DPRD Pandeglang, yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan kurang transparan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan sampah.
4. Sorotan terhadap inkonsistensi kebijakan Asisten Daerah II, yang dianggap membingungkan dan tidak memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
5. Desakan evaluasi terhadap kinerja PDPBM (Perangkat Daerah Pengelola Bantuan Masyarakat), yang dinilai tidak maksimal dalam memberikan perlindungan dan informasi kepada warga yang terdampak kebijakan.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Usai menyampaikan orasi dan menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak Pemkab dan DPRD, massa aksi membubarkan diri secara damai menjelang malam.
Forum BEM Pandeglang menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir, dan mereka akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah memberikan respon konkret dan berpihak pada rakyat.***
Komentar