AMBON, BABETO.ID – Di tengah dinamika politik dan sosial yang terus bergerak, satu hal perlu ditegaskan: kritik bukanlah ancaman bagi kekuasaan. Kritik adalah tanda kehidupan demokrasi. Tanpa kritik, pemerintahan akan kehilangan cermin; tanpa kontrol publik, kekuasaan mudah kehilangan arah.
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, pada prinsipnya tidak anti kritik. Sikap ini patut diapresiasi. Sebab, pemimpin yang matang bukanlah mereka yang alergi terhadap suara berbeda, melainkan mereka yang mampu menyaring, menimbang, dan menjadikan kritik sebagai bahan bakar perbaikan.
Namun kita juga harus jujur. Tidak semua yang mengatasnamakan kritik benar-benar bertujuan membangun. Ada kritik yang lahir dari kepedulian, tetapi ada pula yang dibalut kepentingan sempit, bahkan sengaja digiring untuk menciptakan opini liar.
Di sinilah masyarakat harus cerdas membedakan: mana kritik yang murni untuk kemajuan daerah, mana yang sekadar ingin menciptakan kegaduhan. Kritik yang sehat berdiri di atas data, fakta, dan niat baik. Ia tegas tetapi beretika.
Ia keras dalam substansi, namun santun dalam cara. Kritik seperti inilah yang akan memperkuat tata kelola pemerintahan, menjaga stabilitas daerah, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat.
Maluku tidak butuh kebisingan tanpa arah. Maluku butuh gagasan, solusi, dan kontrol sosial yang bertanggung jawab. Pemerintah dan masyarakat bukan dua kubu yang saling berhadapan, melainkan dua pilar yang saling menopang.
Jika kritik disampaikan dengan niat membangun, dan pemerintah membuka diri untuk mendengar, maka ruang demokrasi akan menjadi ruang kolaborasi.
Dan dari kolaborasi itulah lahir kebijakan yang lebih adil, pelayanan yang lebih baik, serta pembangunan yang lebih merata.
Akhirnya, mari kita rawat budaya kritik yang sehat. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk memecah, tetapi untuk memajukan.
Par Maluku pung bae — demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Maluku.
Komentar