MALUKU, BABETO.ID – Komisi IV DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses ke Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku di Kota Ambon, Sabtu, 10/10/2026.
Kegiatan Reses ini difokuskan pada evaluasi realitas perdagangan satwa dilindungi, serta langkah mitigasi dan penyelamatan hewan korban kejahatan ilegal.
Dalam pertemuan dengan BKSDA Maluku, tim Komisi IV DPR RI menyoroti berbagai tantangan operasional di wilayah berbasis kepulauan.
Beberapa kendala utama meliputi kecukupan personel Polisi Kehutanan (Polhut), fasilitas pusat penyelamatan satwa, hingga minimnya sarana patroli perairan.
Kejahatan satwa liar merupakan ancaman langsung terhadap keseimbangan ekosistem, berpotensi memicu krisis keanekaragaman hayati, dan berdampak negatif pada citra bangsa di tingkat internasional.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen fungsi pengawasan dewan untuk memastikan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati berjalan efektif di lapangan.
”Kami ingin menyerap aspirasi secara langsung mengenai kendala BKSDA Maluku. Kami berharap BKSDA Maluku dapat menyampaikan data yang objektif, kendala riil di lapangan, serta masukan konkrit untuk kami tindak lanjuti di pusat,” ujar Siti Hediati.
Melalui kunjungan ini, Komisi IV DPR RI terus mendorong penguatan sinergi dan fasilitas penegakan hukum guna memberantas perdagangan satwa ilegal dan menjaga kelestarian ekosistem di Maluku.
Sebab, Kepulauan Maluku merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati yang kaya akan fauna endemik seperti burung paruh bengkok, mamalia laut, dan reptil langka.
Namun, wilayah Ambon dan sekitarnya masih rentan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan sebagai titik transit maupun pengumpulan perdagangan satwa liar secara ilegal. ***
Komentar